BGN Cari Dana di Luar APBN, Hibah Asing dan CSR Disiapkan untuk MBG

Pemerintah mulai memutar otak untuk menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) tanpa harus menyedot habis kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tengah mengkaji berbagai skema pembiayaan alternatif yang melibatkan partisipasi modal dari sektor nonpemerintah.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, memastikan bahwa skenario pembangunan fisik yang murni mengandalkan anggaran negara mulai ditinggalkan.

"Intinya, dulu formulasinya dibangun dengan menggunakan seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kami coba ada alternatif-alternatif lain," ujar Nanik saat jumpa pers di Kantor BGN, Kamis (4/6/2026).

Ia mengatakan, sumbangan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) hingga bantuan hibah dari negara sahabat masuk dalam radar sumber pembiayaan alternatif.

"Misalnya, ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain," ujarnya.

Menurut Nanik, fakta di lapangan menunjukkan bahwa aliran hibah internasional untuk program kemanusiaan semacam ini cukup besar.

"Itu banyak, lho, hibah-hibah ini," tegasnya.

Selain itu, sejumlah organisasi nirlaba yang aktif menggalang dana secara mandiri juga mulai berkontribusi terhadap pembangunan fasilitas pendukung program MBG.

Baca Juga: Ada Rumor Dana Dapur MBG Bakal Disetop, Kepala BGN Buka Suara

Baca Juga: Fokus Efisiensi Anggaran MBG, Bos Baru BGN Minta Izin Prabowo Tak Kejar Kuantitas

"Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," paparnya.

Peran pihak swasta yang menjalankan usaha di wilayah pedalaman juga diharapkan dapat mendukung pendanaan program tersebut melalui skema CSR.

"Kemudian ada juga misalnya pengusaha yang berinvestasi di tempat terpencil. Di sana ada sekolah dan lain-lain. Mereka juga punya CSR, kan?" kata Nanik.

Di sisi lain, lonjakan jumlah pendaftar fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG memicu langkah intervensi dari pemerintah pusat.

BGN resmi menghentikan sementara proses pendaftaran calon dapur SPPG guna memprioritaskan pembukaan dapur di wilayah 3T.

Nanik mengatakan pihaknya perlu merapikan puluhan ribu fasilitas yang telah berdiri agar rasio sebaran SPPG lebih proporsional. Karena itu, BGN menerapkan moratorium sementara terhadap pendaftaran dapur SPPG baru.

"Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan bereskan dulu dapur-dapur ini," ujar Nanik dalam jumpa pers di Kantor BGN, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga: MBG di Tangan Tepat? Nanik S Deyang Buka-bukaan Soal Ijazah Aslinya di Hari-Hari Awal Memimpin BGN

Baca Juga: DPR Ungkap 3 Masalah Besar MBG yang Harus Dibereskan Kepala BGN Baru

Menurut dia, penataan jumlah unit dapur di setiap kecamatan menjadi fokus utama selama masa moratorium.

"Misalnya, di satu kecamatan ini cukup enam saja (dapur SPPG). Ya sudah, enam saja," tegasnya.