Dapur MBG di Wilayah Terpencil Berpeluang Didanai dari Luar Negeri

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka peluang penggunaan sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan dan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurut Nanik, pendanaan tersebut dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) badan usaha milik negara (BUMN), hibah luar negeri, hingga dukungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah setempat.

“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masak sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” ujar Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026) dikutip dari ANTARA.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi BGN untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pengembangan dapur MBG terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di daerah yang belum menarik minat investor.

Selain membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber, BGN juga menyiapkan sejumlah langkah efisiensi agar pelaksanaan program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. Salah satunya melalui moratorium pembukaan titik layanan dan dapur baru.

Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali guna menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.

BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan daerah. Penataan dilakukan karena sebaran dapur masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” kata Nanik.

Di sisi lain, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program MBG.

Menurut Nanik, intervensi gizi ke depan akan lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Selain aspek pendanaan dan efisiensi, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus pelaksanaan MBG diarahkan pada peningkatan kualitas program, termasuk memastikan dapur yang beroperasi memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang memadai.

Baca Juga: Sony Sonjaya Ajukan Diri Sebagai Justice Collaborator, Sebut Ada 20 Nama yang Terlibat Korupsi MBG

Nanik menegaskan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

“Ini adalah program yang sangat bagus sekali karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang membantu pengawasan aspek keuangan serta Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono yang mendukung pengembangan dapur MBG di wilayah 3T dan daerah dengan infrastruktur yang belum memadai.