AS Mengamuk! Alibaba, BYD, dan Baidu Serentak Masuk Daftar Hitam Militer Pentagon

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) resmi memasukkan sejumlah raksasa bisnis asal China, termasuk perusahaan teknologi Alibaba, produsen mobil listrik BYD, dan mesin pencari Baidu, ke dalam daftar hitam perusahaan militer China.

Keputusan ini secara otomatis melarang perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan kontrak pertahanan dari pemerintah AS.

Langkah teranyar Pentagon yang dirilis pada Senin waktu setempat ini menyasar perusahaan swasta ternama China yang selama ini tidak bergerak di sektor pertahanan atau keamanan tradisional. Kebijakan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran Washington terhadap strategi Beijing yang memanfaatkan kekuatan korporasi swasta demi kepentingan militer.

Daftar hitam yang dibentuk sejak tahun 2021 atas mandat Kongres AS ini bertujuan untuk mengidentifikasi entitas China yang dinilai memiliki hubungan dengan militer.

Pentagon menyebut militer China terus berupaya mengamankan teknologi canggih dan keahlian yang dikembangkan oleh perusahaan, universitas, serta program riset sipil di China. Saat ini, jumlah entitas yang masuk daftar hitam telah membengkak menjadi 188 perusahaan, naik signifikan dari tahun lalu yang berkisar 130 entitas.

Menanggapi keputusan tersebut, Kedutaan Besar China di Washington menuduh AS telah menyalahgunakan konsep keamanan nasional dan membuat daftar diskriminatif untuk menjatuhkan korporasi sekutu China.

"AS harus menghentikan praktik salah ini dan menciptakan lingkungan yang adil, jujur, serta non-diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China," tulis pernyataan resmi Kedutaan Besar China.

Pihak Alibaba dan Baidu juga langsung membantah keras tuduhan tersebut. Mereka menegaskan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk memasukkan nama mereka ke dalam daftar hitam.

"Alibaba bukanlah perusahaan militer China dan tidak terlibat dalam strategi fusi militer-sipil apa pun," bantah manajemen Alibaba. Senada dengan itu, Baidu yang kini sedang gencar mengembangkan kecerdasan buatan (AI) dan taksi otonom menilai tuduhan Pentagon "sama sekali tidak berdasar."