Kredit Foto: Instagram/Amien Rais
Di tengah ramainya wacana pemakzulan dan kritik politik yang belakangan menghangat di ruang publik, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais melontarkan pandangannya. Tokoh reformasi itu menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebaiknya diberi kesempatan penuh untuk menyelesaikan masa jabatannya hingga tahun 2029.
Amien menilai pergantian pemerintahan di tengah jalan hanya akan mengulang pengalaman pahit yang pernah dialami Indonesia pada masa lalu dan berpotensi menguras energi bangsa.
Dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Amien Rais Official, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional dengan menghormati masa jabatan presiden sesuai konstitusi.
"Mengingat pengalaman politik kita di masa lalu 6 tahun ada 5 presiden bergonta-ganti, dan semuanya menguras energi nasional kita. Presiden Prabowo kita kasih fair chance, kesempatan yang wajar. Biarlah beliau bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober tahun 2029," katanya.
Mantan Ketua MPR itu juga menekankan bahwa siklus pergantian kekuasaan setiap lima tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap dijaga.
"Saya ingin mengingatkan kepada saudara sebangsa setanah air bahwa ritme pergantian kekuasaan per 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 harus kita pertahankan supaya tidak ada pemerintahan pusat yang diturunkan di tengah jalan," ujarnya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Bongkar Proyek Raksasa Rp70 Triliun yang Bikin Prabowo Langsung Setuju
Lebih jauh, Amien menyoroti mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden yang menurutnya tidak mudah dilakukan.
Ia menjelaskan bahwa Pasal 7B UUD 1945 mengatur proses yang panjang dan berlapis, mulai dari persetujuan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi selama 90 hari, hingga keputusan akhir di MPR.
Karena proses tersebut sangat ketat, Amien menilai harapan sebagian pihak yang menginginkan pemakzulan Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat sulit untuk diwujudkan dalam kondisi politik saat ini.
"Pasal yang berkaitan dengan pemakzulan terdiri dari pasal 7 b yang terdiri dari 7 ayat, mengharapkan para anggota DPR/MPR berani memakzulkan Presiden Prabowo rasa-rasanya itu mustahil. Semarah apapun kita pada Gibran Fufufafa dengan konstalasi pimpinan DPR/MPR yang sekarang ini, kiranya melakukan impeachment terhadap Gibran itu juga amat sangat sulit," jelasnya.
Menurut Amien, pemerintahan hanya bisa dijatuhkan sebelum masa jabatannya berakhir apabila terdapat alasan yang benar-benar luar biasa.
Ia mencontohkan kasus seperti membocorkan rahasia negara kepada pihak asing demi keuntungan pribadi atau keterlibatan dalam skandal moral berat sebagai alasan yang dapat menjadi dasar pemakzulan.
Di luar kondisi tersebut, Amien berpendapat Prabowo layak diberi ruang untuk menjalankan agenda pemerintahannya sesuai mandat yang diperoleh dari rakyat.
Ia bahkan menilai delapan program prioritas atau Asta Cita yang selama ini digaungkan Prabowo memiliki tujuan yang baik bagi masa depan Indonesia.
"8 cita atau asta cita yang digaungkan Pak Prabowo saya kira sangat bagus dijadikan sebagai cita atau keinginan atau gagasan," lanjutnya.
Program tersebut mencakup penguatan demokrasi Pancasila, perlindungan hak asasi manusia, penguatan pertahanan dan keamanan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesetaraan gender.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait:
