Prof G Lele Kritik Sejak Awal MBG Dirancang Sentralistis dan Tertutup Padahal Anggarannya Super Jumbo

Kasus korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi puncak dari runtunan masalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah diminta tidak hanya berhenti pada penindakan hukum individu, melainkan menjadikan momentum ini untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele menilai program andalan pemerintah ini sejak awal dirancang secara sentralistis dan tertutup. Pola tersebut dinilai menyisakan celah besar pada aspek akuntabilitas.

"Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh presiden, karakter dasarnya adalah tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujar Gabriel.

Menurut Gabriel, model pelaksanaan MBG yang diterapkan seragam di seluruh Indonesia berisiko tinggi karena mengabaikan perbedaan kapasitas dan kesiapan masing-masing daerah. Ia mendorong pelibatan pemerintah daerah agar program dapat berjalan lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Selain itu, pengelolaan anggaran jumbo berskala nasional oleh BGN tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol preventif yang kuat. Pengawasan dari lembaga seperti BPK maupun BPKP dinilai masih bersifat reaktif atau baru berjalan setelah kasus muncul ke permukaan.

Akibatnya, muncul berbagai persoalan di lapangan mulai dari dugaan penyimpangan pengadaan, pemborosan anggaran, hingga kasus keracunan makanan.

Gabriel juga menyoroti adanya faktor politik di mana MBG diproyeksikan sebagai investasi politik menuju Pemilu 2029. Hal ini membuat pemerintah cenderung lambat dan berhati-hati dalam merespons kritik publik, bahkan adakalanya menganggap kritik tersebut sebagai ancaman.

Sebagai langkah konkret pascapenangkapan Ketua BGN dan wakilnya, Gabriel mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain kelembagaan MBG, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Ia mengusulkan agar pemerintah menghentian sementara (moratorium) pelaksanaan program MBG selama satu hingga dua bulan. Jeda waktu ini diperlukan untuk memberikan ruang evaluasi yang objektif dengan melibatkan panel ahli independen.

"Bukan hanya dievaluasi oleh birokrat dan tim sukses, tetapi perlu dievaluasi oleh orang-orang yang punya kapasitas, seperti ahli gizi, ahli tata kelola, dan ahli keuangan,” tegas Gabriel.