Tiyo Ardianto Ngaku Diteror GPS Tracker, Qodari Sentil: Itu Amatir

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara mengenai aksi pembubaran dialog antara pejabat pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) oleh sekelompok mahasiswa pada Senin malam lalu.

Qodari menyebut insiden di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM sebagai anomali dalam praktik demokrasi kampus.

Sejumlah mahasiswa yang hadir disebut aktif berdialog dan menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber.

"Tiba-tiba muncul sekelompok mahasiswa yang membubarkan acara itu, termasuk dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Kalau tidak setuju dengan satu forum, idealnya bikin forum yang lain. Jadi, forum itu dilawan dengan forum, bukan dibubarkan," ujar Qodari.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut telah mengantongi izin dari pihak kampus dan dipersiapkan sejak jauh hari. Acara itu turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Qodari menilai perbedaan pandangan politik di lingkungan akademik merupakan hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui mekanisme yang demokratis dan menghormati kebebasan berdiskusi.

Selain menyoroti kericuhan diskusi di UGM, Qodari juga menanggapi klaim mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang mengaku menemukan alat pelacak atau GPS tracker pada kendaraan operasionalnya.

Ia meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa bukti yang jelas. Menurutnya, metode pemasangan alat pelacak fisik pada kendaraan sudah jarang digunakan karena teknologi pemantauan saat ini jauh lebih modern.

"Informasi yang saya dapat, sekarang alat-alat tracking itu sudah sangat canggih. Tidak perlu lagi pasang alat fisik yang kuno yang ditempel-tempel di mobil seperti film jadul," kata Qodari.

Ia juga menilai tidak tertutup kemungkinan kemunculan alat tersebut justru merupakan ulah pihak lain yang ingin memperkeruh situasi.

"Negara sudah tidak pakai teknologi seperti itu lagi. Yang memasang ini mungkin amatiran. Bukan mustahil itu juga merupakan upaya adu domba," ujarnya.

Qodari menyayangkan munculnya tudingan yang langsung diarahkan kepada institusi tertentu. Menurutnya, hingga kini belum ada bukti hukum maupun kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan alat tersebut.

Karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menunggu fakta yang dapat diverifikasi.