'Kesepakatan Harus Dilindungi,' Iran Waspadai Upaya Sabotase Hasil Perjanjian dengan Amerika

Mantan Presiden Iran, Hassan Rouhani meminta pemerintah dan rakyatnya tetap waspada terhadap potensi upaya sabotase setelah tercapainya memorandum of understanding (MoU) antara Teheran dan Amerika Serikat (AS).

Rouhani menilai kesepakatan awal tersebut merupakan pencapaian penting bagi Iran, tetapi menegaskan bahwa tantangan sesungguhnya justru dimulai pada fase implementasi. Ia mengingatkan bahwa pencapaian awal perjanjian harus dijaga dari berbagai upaya yang berpotensi menggagalkan proses perdamaian.

Baca Juga: 'Tak Perlu Runtuhkan Setiap Gedung,' Presiden Amerika Nilai Taktik Israel di Lebanon Sangatlah Buruk

"Prestasi dari kesepakatan awal ini harus dilindungi, dan rakyat Iran harus tetap waspada terhadap berbagai plot musuh dan pelanggaran janji," kata Rouhani dalam pernyataan yang diunggah di media sosial X, Jumat (19/6).

Politikus moderat itu menyebut kesepakatan terbaru ini telah mengangkat kembali kebanggaan nasional masyarakat dari Iran. Rouhani juga memuji pemerintah yang dinilainya mampu menjaga persatuan nasional di tengah konflik berkepanjangan.

"Sejak kesepakatan ini tercapai, setiap orang Iran di berbagai penjuru dunia kembali bangga dengan identitas keiranannya," ujarnya.

Menurutnya, Iran berhasil mengelola situasi dengan ketegasan, kebijaksanaan dan kehati-hatian, sementara angkatan bersenjata meninggalkan "penyesalan pahit atas kekalahan militer" di pihak musuh.

Ia juga mengajak negara-negara tetangga Iran untuk ikut mendukung implementasi perjanjian tersebut. Menurut Rouhani, negara-negara kawasan dapat memperoleh manfaat besar berupa keamanan regional dan pembangunan bersama apabila ikut berpartisipasi serta menjamin keberlangsungan kesepakatan tersebut.

Peringatan Rouhani muncul ketika isi kesepakatan mulai terungkap ke publik dari Iran dan Amerika. Teheran diperbolehkan mempertahankan material nuklir yang telah diperkaya di dalam negeri. Material tersebut nantinya akan diencerkan di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA).

Amerika di sisi lain disebut akan menyediakan mekanisme untuk mencairkan aset dan dana yang selama ini dibekukan, milik Iran. Selain itu, Departemen Keuangan AS akan mengeluarkan pengecualian bagi ekspor minyak mentah dan produk turunan minyak dari Teheran.

Memorandum juga menetapkan penghentian operasi militer di seluruh front konflik, termasuk di Lebanon. Ia juga membuka periode negosiasi selama 60 hari guna mencapai kesepakatan final mengenai program nuklir Iran.

Dokumen tersebut turut memuat rencana dukungan rekonstruksi dan pengembangan ekonomi senilai US$300 miliar ke Iran. Ia juga membuka kemungkinan pengesahan kesepakatan akhir melalui resolusi mengikat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kesepakatan ini diketahui memicu kekhawatiran di Israel. Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant mengakui bahwa kemampuan nuklir dengan kesepakatan tersebut masih dimiliki oleh Iran. Ia karenanya menyebut perjanjian tersebut telah menempatkan negaranya dalam posisi yang buruk.

"Iran mempertahankan kapabilitas nuklirnya dan kesepakatan ini membuat kami berada dalam posisi yang sangat buruk," kata Gallant.

Baca Juga: Amerika Tak Akan Ganggu, Iran dan Oman Bebas Terapkan Mekanisme Pelayaran Baru di Selat Hormuz

Situasi tersebut membuat peringatan mengenai potensi upaya sabotase memperoleh perhatian lebih besar. Dengan masih adanya penolakan dan kecurigaan dari sejumlah pihak di kawasan, implementasi perjanjian diperkirakan akan menghadapi tekanan politik dan keamanan yang tidak ringan dalam beberapa bulan mendatang.