Pramono Anung Jamin Rekrutmen Padat Karya DKI Bebas Ordal, Syarat Cukup KTP dan Gaji Setara UMP

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa proses rekrutmen lowongan kerja dalam program Padat Karya yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersih dari praktik nepotisme. Ia menjamin tidak ada celah bagi adanya interaksi maupun intervensi dari orang dalam (ordal).

Pramono menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan menggunakan sistem digital yang terbuka. Dengan demikian, masyarakat luas dapat ikut mengawasi jalannya proses penerimaan tersebut secara langsung.

"Kalau ini karena semua sistemnya sangat terbuka, enggak mungkin ordal. Karena sistemnya terbuka dan orang bisa melihat, mengontrol untuk itu. Enggak ada interaksi sama sekali," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sebanyak 2.843 lowongan kerja di sektor padat karya. Program ini dirancang khusus sebagai bantalan sosial untuk menjaga dan meningkatkan daya beli warga Jakarta yang sedang tidak memiliki pekerjaan.

Guna mempercepat dampak positifnya, Pramono telah menginstruksikan seluruh jajaran dinas terkait untuk segera membuka pendaftaran dalam waktu dekat.

"Beberapa dinas sudah saya minta untuk segera dibuka. Dalam minggu-minggu depan ini harus sudah ada. Karena memang kebutuhan untuk membuat bantalan sosial lebih baik itu diperlukan," jelasnya.