Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pati Jaya, mengungkapkan harga keekonomian BBM jenis RON 92 atau Pertamax berada di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Menurutnya, harga jual yang berlaku saat ini masih berada di bawah angka tersebut karena adanya intervensi pemerintah terhadap harga BBM nonsubsidi.
Bambang mengatakan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, harga RON 92 pada 10 Juni lalu berada di kisaran US$1,1 per liter. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya mencapai sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter.
"Saya tanya kepada kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 ketika tanggal 10 Juni, sebetulnya modal kalian berapa? Itu 1,1 dolar per liter. Kalau kita rupiahkan, artinya sekitar Rp19.000 sampai Rp20.000," ujar Bambang dalam Energy Forum, Kamis (25/6/2026).
Menurut Bambang, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan intervensi terhadap harga BBM nonsubsidi. Ia menyebut harga jual RON 92 saat ini masih berada di bawah harga keekonomian.
"Artinya apa? Sebenarnya untuk harga-harga non-subsidi pun Pertamina juga tidak dibiarkan menjual penuh dengan harga ekonomi. Artinya masyarakat harus tahu bahwa sebenarnya untuk barang-barang non-subsidi pun pemerintah masih melakukan intervensi," kata Bambang.
Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah masih mengambil peran dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan keterjangkauan harga energi bagi masyarakat.
Bambang juga menyoroti kondisi badan usaha swasta yang belum seluruhnya menyesuaikan harga jual BBM dengan kondisi pasar saat ini.
"Saya terbuka saja, misalnya kawan-kawan SPBU swasta lainnya, apakah mereka mau menjual dengan harga seperti sekarang? Kan belum mau. Jadi lebih baik seperti ini dulu," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kebijakan menjaga harga energi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap strategi pemerintah agar harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan di tengah tekanan harga minyak global.
Bahlil mengatakan, ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) mencapai US$100 per barel, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp200 triliun hingga Rp250 triliun untuk menutup peningkatan beban subsidi energi.
Meski demikian, pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Harga Asli Pertamax Dibuka ke Publik, DPR: Harusnya Rp 19.000-Rp 20.000!
Baca Juga: 'Pertamax untuk Orang Kaya, MBG untuk Rakyat', Kata Pendukung Prabowo
"Saya katakan enggak. Untuk saudara-saudara kita yang ekonominya di bawah kita harus protect," ujar Bahlil dalam forum Energy Corner di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menjelaskan, kenaikan harga minyak tidak hanya meningkatkan kebutuhan subsidi, tetapi juga berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor energi. Pada asumsi ICP US$70 per barel, pendapatan negara disebut berada di kisaran US$10,8 miliar. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar US$17,6 miliar ketika ICP mencapai US$100 per barel.
Kondisi tersebut memberikan tambahan ruang fiskal sekitar US$7 miliar atau setara Rp120 triliun hingga Rp130 triliun yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu menutup peningkatan kebutuhan subsidi energi.
Selain itu, pemerintah juga menambah penerimaan negara melalui kenaikan royalti sejumlah komoditas mineral dan batu bara.
"Habis itu saya nggak kehilangan akal lagi, saya putar lagi otak. Saya naikkan royalti daripada nikel dan batu bara dan komoditas lain itu dapat tambahan 30 sampai 35 triliun. Jadi totalnya sudah 160 triliun dari sektor ESDM untuk menambal penambahan subsidi dari ketidaknaikan harga BBM itu. Sisanya baru lakukan efisiensi dari tempat lain," ungkap Bahlil.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
