Lahir dari Rahim Kemerdekaan, Begini Peran BNI dalam Merawat Urat Nadi dan Kedaulatan Ekonomi

Di tengah lanskap global yang bergerak fluktuatifdi mana ketidakpastian bukan lagi sekadar tamu berkala melainkan realitas struktural yang konstanperan perbankan nasional bergeser dari sekadar institusi komersial menjadi instrumen vital pembangunan. 

Menurut Pengamat Ekonomi asal Jawa Timur, Hadi Prasetyo, sektor perbankan bukanlah entitas menara gading yang hanya sibuk menghitung angka di atas kertas, melainkan penentu arah transformasi dan distribusi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan sebuah metafora yang sangat presisi: perbankan adalah "darah" bagi perekonomian nasional. Konsekuensinya, keberhasilan bankbank milik negara (Himbara) tidak boleh lagi diukur secara reduksionis semata-mata dari perolehan laba bersih tahunan. 

"Ukuran hakikinya terletak pada sejauh mana kontribusinya dalam memperluas kesempatan berusaha, meretas ketimpangan ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan di akar rumput. Fungsi intermediasimenghimpun dana dari masyarakat untuk dialirkan kembali ke sektor produktifharus dijalankan sebagai amanah ideologis pembangunan. Ketika pemerintah memperkuat likuiditas perbankan, tujuannya jelas: menggerakkan roda sektor riil dan memosisikan perbankan sebagai lokomotif investasi nasional yang menopang industrialisasi, hilirisasi, swasembada pangan, hingga transisi energi," ungkap Hadi Prasetyo kepada Warta Ekonomi di Surabaya, Rabu (80/07/2026 )

Reposisi Perbankan: Dari Intermediasi Pasif ke Kemitraan Strategis UMKM 

Lebih lanjut mantan Ketua Bappeprov Jawa Timur ini mengatakan, menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sekadar "objek bantuan" adalah kekeliruan fatal dalam paradigma perencanaan ekonomi. UMKM adalah fondasi struktural ekonomi Indonesia, penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB), dan penyerap terbesar tenaga kerja nasional. 

Oleh karena itu kata dia, perbankan wajib menanggalkan jubah sebagai lembaga intermediasi pasif yang kaku dan birokratis. Perbankan harus bermutasi menjadi strategic partner yang mendampingi pelaku usaha kecil untuk naik kelas. Transformasi ini menuntut tiga pilar manifestasi yang nyata. 

Pertama, menyediakan akses pembiayaan yang tidak sekadar murah, namun juga mudah dan realistis, salah satunya lewat optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kedua, mengawal secara aktif proses digitalisasi agar UMKM memiliki daya saing, bukan sekadar menjadi penonton di era ekonomi digital. Ketiga, memfasilitasi integrasi pasar yang lebih luas hingga menembus rantai pasok ekspor. Kebijakan ini harus mampu menjangkau segmen new to bankmereka yang selama ini terpinggirkan dari akses formal perbankan dan kerap terjebak di jejaring keuangan informal yang menjerat. 

Disinggung peran Bank Negara Indonesia (BNI) yang kini berusia 80 Tahun dalam rekam jejak KUR dan otot kritik konstruktif, Hadi mengatakan, sebagai bank negara pertama yang lahir dari rahim kemerdekaan, BNI kini menginjak usia sewindu lipat sepuluh 80 tahun sebuah perjalanan teoretis dan praktis yang matang. Komitmen historis ini salah satunya tecermin dalam agregat penyaluran KUR yang nyata di awal tahun ini.

Baca Juga: 'Terus Ada, Ada Terus,' BNI Hadirkan Ragam Promo Spesial Rayakan HUT ke-80

Namun, objektivitas dan literasi publik menuntut kita untuk melihat realitas di lapangan dengan jernih. Di balik angka-angka capaian yang impresif tersebut, potret kesulitan UMKM dalam mengakses KUR masih menjadi catatan tebal yang belum usai. 

"Hambatan utamanya bersifat struktural dan kultural. Pertama, persyaratan administrasi yang masih dirasa rumit dan mengintimidasi bagi pelaku usaha mikro-kecil. Kedua, keterbatasan literasi keuangan yang membuat para pelaku usaha kerap gagap menghadapi prosedur perbankan. Ketiga, distribusi dan jangkauan layanan perbankan yang belum sepenuhnya merata hingga ke pelosok-pelosok desa," ulasnya.