Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Wamenkomdigi Nezar: Kepercayaan Publik Menentukan Berhasil atau Tidaknya Sebuah Kebijakan

Wamenkomdigi Nezar: Kepercayaan Publik Menentukan Berhasil atau Tidaknya Sebuah Kebijakan Kredit Foto: Komdigi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya menyusun kebijakan yang baik, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dipercaya masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, kepercayaan publik dinilai menjadi faktor yang menentukan efektivitas komunikasi pemerintah.

Menurut Nezar, pemerintah kini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Masyarakat dapat memperoleh informasi dari media sosial, kreator konten, maupun berbagai platform digital sehingga narasi resmi pemerintah harus bersaing dengan berbagai informasi yang beredar di ruang digital.

“Yang kita lakukan adalah memperebutkan trust, kepercayaan publik. Kalau bisa dirumuskan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah public trust. Jadi, kalau salah satu unsur ini lemah, keberhasilan komunikasi kebijakan akan mendapatkan tantangan,” kata Nezar dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi membuat pola komunikasi pemerintah juga harus berubah.

Kini masyarakat tidak lagi menunggu siaran pers atau pemberitaan media untuk mengetahui suatu kebijakan, melainkan langsung mencari informasi dari berbagai kanal digital, bahkan memproduksi dan menyebarkan versinya sendiri.

“Kadang-kadang versi yang dihasilkan digital creator bersaing dengan informasi resmi pemerintah,” ujarnya.

Nezar mengatakan tantangan tersebut semakin besar karena algoritma media sosial cenderung mendorong konten yang membangkitkan emosi dibandingkan yang mengedepankan fakta. Kondisi ini memunculkan polarisasi, echo chamber, hingga fenomena post-truth, ketika persepsi publik lebih dipengaruhi sentimen daripada kebenaran informasi.

"Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita suka dan tidak suka. Yang penting bukan faktanya, tetapi sentimennya. Dari sentimen kemudian terbentuk persepsi. Persepsi inilah yang kemudian membingkai cara kita melihat persoalan dan menafsirkan realitas. Konstruksi realitas itu dibentuk bukan karena pengalaman kita langsung, tetapi dimediasi oleh platform media sosial. Kita berhadapan dengan satu fenomena post-truth," katanya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Nezar menilai pemerintah harus meninggalkan pola komunikasi yang bersifat satu arah. Komunikasi kebijakan, menurutnya, perlu dibangun melalui dialog yang cepat, terbuka, dan empatik agar mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat.

“Yang harus kita kejar sekarang adalah reclaiming the trust. Bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan publik. Kita harus mengelola percakapan. Pola komunikasinya tidak bisa elitis, tetapi harus empatik,” ujarnya.

Selain pendekatan komunikasi, pemanfaatan teknologi juga dinilai penting untuk membaca dinamika percakapan publik.

Baca Juga: Nezar Patria Ajak Generasi Muda Bangun Demokrasi Dinamis di Tengah Era Digital

Nezar mengatakan pemerintah dapat memanfaatkan social listening, analisis sentimen, hingga sistem early warning guna mendeteksi potensi krisis komunikasi maupun penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Menurutnya, berbagai negara telah menerapkan pendekatan serupa dalam komunikasi pemerintahan. Inggris, misalnya, memiliki Government Communication Service yang mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan, sementara Taiwan mengembangkan konsep digital democracy dan Estonia memperkuat layanan melalui digital government.

Nezar menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun apabila pemerintah konsisten menyampaikan informasi yang benar dan transparan. Karena itu, ia mengingatkan agar setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat didasarkan pada data yang akurat.

Public trust hanya bisa kita dapatkan kalau kita jujur dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah karena itu akan merusak trust,” pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Fajar Sulaiman