Maksimalkan Layanan Publik, Pramono Anung Didorong Evaluasi dan Regenerasi Kepemimpinan BUMD

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan mengoptimalkan potensi daerah. 

Salah satu langkah yang paling mendapat perhatian publik adalah evaluasi terhadap Bank DKI yang kini bertransformasi menjadi Bank Jakarta.

Selain Bank Jakarta, Pramono juga melakukan pembenahan terhadap BUMD lainnya. Pada penutupan BUMD Leaders Forum 2026, April lalu, ia mendorong seluruh BUMD meninggalkan ego sektoral, memperkuat budaya kerja yang profesional, serta berani melakukan ekspansi hingga tingkat nasional dan internasional.

Pramono juga menargetkan sejumlah BUMD dapat melantai di Bursa Efek Indonesia melalui skema Initial Public Offering (IPO). Dalam waktu dekat, dua BUMD yang diproyeksikan melakukan IPO adalah Bank Jakarta dan PAM Jaya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan target Jakarta sebagai Top 50 Global City pada 2030.

Di tengah upaya pembenahan BUMD tersebut, Direktur Eksekutif Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu melakukan evaluasi terhadap perusahaan air minum di Ibu Kota, terutama setelah insiden meninggalnya tiga pekerja dalam proyek perpipaan. Ketiga korban diketahui merupakan pekerja dari perusahaan subkontraktor PAM Jaya.

Menurut Iwan, peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sekaligus mendorong peninjauan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan.

"Sudah saatnya dilakukan regenerasi kepemimpinan di PAM Jaya. Direksi harus dievaluasi secara menyeluruh agar perusahaan memiliki energi baru dalam menjawab tantangan pelayanan air bersih di Jakarta," kata Iwan kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).

Ia menilai evaluasi sebaiknya mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas pelayanan publik, tata kelola perusahaan, hingga penerapan standar keselamatan kerja.

Selain itu, Iwan berpandangan bahwa pemimpin PAM Jaya ke depan idealnya memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan di bidang pengelolaan air minum maupun layanan publik.

"BUMD yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat harus dipimpin oleh figur yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai bidangnya. Tantangan pengelolaan air bersih membutuhkan kepemimpinan yang memahami sektor tersebut secara mendalam," ujarnya.

Iwan juga menyoroti masa kepemimpinan Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasruddin yang telah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan BUMD DKI Jakarta sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Arief pernah memimpin Perumda Pasar Jaya pada 2016 sebelum menjabat Direktur Utama PAM Jaya pada masa Gubernur Anies Baswedan dan tetap memegang jabatan tersebut hingga saat ini.

Baca Juga: Pramono Anung Siapkan 'LPDP Lokal' Jakarta Mulai 2027

Menurut Iwan, lamanya masa jabatan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Regenerasi merupakan hal yang perlu dilakukan agar organisasi memperoleh penyegaran. Dengan munculnya kepemimpinan baru, diharapkan lahir inovasi dan semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Iwan.