BGN Sisir Ulang Data 62,7 Juta Penerima MBG, Temukan Sekolah Dilayani Dua SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar audit dan penyisiran ulang terhadap basis data 62,7 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mendalam. Pembersihan data ini dilakukan untuk mengeliminasi kejanggalan pendataan untuk distribusi MBG di tingkat sekolah.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan pihaknya masih melakukan penyisiran perihal tata kelola pelaksanaan MBG di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Indonesia. Dia memastikan melalui penyisiran ini, alokasi anggaran program MBG akan diefisiensikan mengikuti temuan data yang tepat sasaran bagi penerima manfaat.

"Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 juta (penerima manfaat) itu saya yakin sebenarnya itu nanti akan otomatis mengikuti. Bahwa angkanya sekarang sih sebenarnya sudah ada gambarannya, kita akan turun dari itulah (efisiensi alokasi anggaran MBG)," jelas Arumsari saat jumpa pers di kantor BGN, Selasa (21/7/2026).

Namun demikian, Arumsari mengungkapkan dalam proses penyisiran data awal, BGN mengidentifikasi adanya praktik ketidaktepatan pendaftaran di mana porsi makan sekolah dibagi secara tidak wajar antar-SPPG.

"Lalu kalau tadi ternyata sasaran yang kemarin pun kami temukan, ya. Misalnya nih, contoh saja ya, kami temukan ada satu sekolah ternyata dilayanin oleh dua SPPG. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 dilayanin SPPG A, kelas 4 sampai kelas 6 dilayanin SPPG B. Begitu disandingin sama Dapodik, kok kita merasa ada yang aneh, ya?" jelas Arumsari.

Lebih lanjut, Arumsari menilai perebutan calon penerima manfaat antar-SPPG terjadi akibat tidak terkontrolnya pembukaan titik dapur di masa lalu.

"Tapi ya karena SPPG-nya sudah terlalu banyak dan rebutan tadi," katanya.

Penyisiran data penerima ini dipastikan akan menghasilkan data tunggal yang akurat serta menekan tingkat kebocoran anggaran penyaluran gizi.

Sebelumnya, Pemerintah membuka peluang terjadinya penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Potensi penurunan kebutuhan anggaran itu akan bergantung pada hasil perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) serta proses validasi data penerima manfaat.

Baca Juga: BGN Perkenalkan 5 Pejabat Baru, Ada Eks Petinggi Kejagung

Baca Juga: BGN Akui Anggaran MBG Berkurang Seiring Efisiensi Program

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyampaikan adanya kemungkinan penurunan kebutuhan anggaran setelah sejumlah proses pembenahan di BGN rampung.

"Kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data, ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7/2026).