BGN Bersih-Bersih, 5 Pejabat Baru Dilantik usai Evaluasi Tata Kelola

Badan Gizi Nasional (BGN) melantik lima pejabat tinggi baru untuk memperkuat struktur organisasi di tengah pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto.

Kelima pejabat baru itu diperkenalkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama Trenggono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Lima pejabat yang dilantik yakni Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Agustina mengatakan penguatan sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam memperbaiki pelaksanaan MBG. Menurutnya, tim baru dibentuk untuk mempercepat pembenahan tata kelola program tersebut.

"Kemarin sore kemarin dapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini, pejabat tinggi madya. Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis," ujarnya.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Ketut Sumedana. Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu dinilai memiliki pengalaman panjang di bidang penegakan hukum dan pengawasan.

"Nah, ini kayanya kalau beliau nggak asing nih, karena beliau lama jadi Kapuspenkum ya? Ya, silakan Bapak Dr Ketut Sumedana, SH, MH. Ini dulu kalau ada konferensi pers di Kejagung kayanya beliau nih yang mengorganisir," kata Agustina.

"Nanti seperti misalnya ada beberapa kejadian dan sebagainya mungkin keracunan dan sebagainya beliau yang akan lihat langsung dan beliau punya jaringan seluruh Indonesia tentu saja sebagai mantan di Kejagung ya," lanjutnya.

Agustina menambahkan pengalaman Ketut selama 28 tahun sebagai jaksa akan dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Ketut akan bertugas memantau pelaksanaan MBG, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan.

"Dan tentu saja ini nanti monitoring evaluasi seluruh program MBG itu nanti, termasuk standar operasional. Jadi begini kira-kira pembagian tugasnya, yang bikin standar bagaimana menghasilkan program ketepatan sasaran dan sebagainya, SOP dan sebagainya," jelasnya.

Dalam proses evaluasi, BGN juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya terdapat sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan.

"Sebagai contoh, kami menemukan ada satu sekolah yang ternyata dilayani oleh dua SPPG berbeda. Ketika data tersebut disandingkan dengan data dapodik, kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang saat ini masih terus kami telusuri," kata Agustina.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan pentingnya validasi data agar perencanaan anggaran dan distribusi bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Karena itu, BGN akan mengintegrasikan data Dapodik dengan sistem MBG.

"Salah satu yang akan kami dorong adalah integrasi antara data dapodik dan sistem MBG sehingga secara real-time dapat diketahui jumlah anak penerima manfaat MBG sekolah mana saja yang menerima MBG, distribusi penerima manfaat, pemantauan pelaksanaan program," ujarnya.

Baca Juga: Kepala BGN Naniek Sudaryati Deyang Mundur, Fokus Berobat Jantung di Luar Negeri

Agustina menegaskan data yang akurat menjadi fondasi utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas program MBG. Ia menyebut pembukaan akses data kepada publik menjadi salah satu fokus pembenahan yang sedang dilakukan.

"Menurut saya, ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus utama yang akan kami kerjakan," tegasnya.