Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Dedi Mulyadi Tegas Tolak Premanisme, Sebut Ancam Iklim Investasi di Jawa Barat

Dedi Mulyadi Tegas Tolak Premanisme, Sebut Ancam Iklim Investasi di Jawa Barat Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan praktik premanisme tidak boleh mengganggu dunia usaha karena berpotensi merusak iklim investasi. Menurutnya, kepastian hukum dan keamanan menjadi faktor penting agar investor merasa nyaman menanamkan modal.

Pernyataan itu disampaikan Dedi saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pabrik alat berat LiuGong di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (22/7/2026). Kehadiran investasi baru tersebut dinilai memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu kawasan industri nasional.

Dedi mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab mengawal investasi sejak tahap perizinan hingga operasional perusahaan. Perlindungan terhadap investasi juga harus dibarengi dengan jaminan keamanan di lapangan.

"Kewajiban kita adalah menjaga investasi mulai dari proses perizinan sampai industrinya berdiri. Kemudian, menjaga keamanan investasi," kata Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, praktik premanisme yang memanfaatkan kehadiran investor untuk kepentingan pribadi maupun kelompok harus dihentikan. Ia menilai intimidasi dan permintaan konsesi hanya akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Umumkan Sayembara Tangkap Begal, Warga Berpeluang Dapat Rp50 Juta

"Tidak boleh ada tawar-menawar dengan orang atau kelompok yang memiliki kemampuan daya tekan hanya untuk mendapatkan konsesi. Yang disebut dengan premanisme. Kenapa? Karena akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Tentu akan merepotkan dalam jangka panjang," tegas Dedi.

Dedi menilai pemerintah harus hadir untuk memastikan setiap investasi berjalan tanpa tekanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menegaskan upaya menjaga iklim investasi memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy

Tag Terkait: