Hipotesa Eks Menteri, Bulan Juli Menjadi 'Gong' Operasi Perlawanan Geng Solo ke Presiden Prabowo

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu, melontarkan pernyataan yang menyita perhatian publik. Bulan Juli menurutnya menjadi momentum yang disebut sebagai "gong" atau awal dimulainya perlawanan terhadap agenda utama dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyampaikan hipotesis mengenai adanya kelompok-kelompok yang dinilai berupaya menghambat program prioritas dari Presiden Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Harap Waspada, Presiden Bisa 'Dijatuhkan' Orang Terdekat di Istana: Lebih Baik Bapak Tahu...

"Hipotesa saya, bahwa betul-betul terjadi sekarang serangan geng solo, oligarki parcok, dan mungkin sekarang sudah ditambah parjo, terhadap agenda utama dari Presiden Prabowo," ujar Said Didu di YouTube Manusia Merdeka - MSD yang dikutip pada Rabu (29/7/2026).

Meski demikian, dalam pernyataannya ia tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang dimaksud dengan istilah "geng Solo", "partai coklat (parcok)", maupun "Parjo". Ia juga tidak menyampaikan bukti atau rincian mengenai bentuk serangan yang disebutkan tersebut.

Said Didu menjelaskan, terdapat tiga agenda utama pemerintah yang menurutnya menjadi sasaran perlawanan. Ketiga agenda itu berkaitan dengan pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, serta pengembalian aset negara.

"Agenda utama yang saya anggap bagus ada tiga. Yaitu pemberantasan obor korupsi, obor penertiban oligarki, dan obor pengambilan aset negara," katanya.

Menurutnya, apabila ketiga agenda tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten, maka akan ada pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu. Ia mengatakan bahwa perlawanan dari kelompok yang disebutnya sebagai geng solo, oligarki dan parcok merupakan konsekuensi dari upaya pemerintah menjalankan agenda-agenda tersebut.

Said Didu menyebut bahwa dinamika yang ia maksud mulai terlihat sejak awal Juli 2026. Menurutnya, bulan tersebut menjadi titik awal meningkatnya perlawanan terhadap agenda pemerintahan.

"Maka mulai bulan ini, bangkit perlawanan solo, oligarki, parcok," katanya.

Lebih lanjut, Said Didu menilai pemerintah seharusnya sejak awal membersihkan unsur-unsur yang menurutnya berpotensi menghambat pelaksanaan agenda prioritas tersebut.

Namun, menurut penilaiannya, kondisi tersebut hingga kini belum sepenuhnya terjadi. Ia bahkan menyinggung istilah "bubur panas solo" sebagai metafora agar presiden segera mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan.

"Bahkan dulu kita berharap tidak keluar istilah; Pak Presiden Prabowo harus segera makan bubur panas solo, oligarki, parcok agar dia tidak mengganggu agenda pemerintahannya," kata Said Didu.

Baca Juga: Diungkap Purnawirawan Mayjen, Kekuatan Asing hingga Polisi Jadi Bekingnya Jokowi di Kasus Ijazah

Said Didu tidak merinci bentuk perlawanan yang dimaksud maupun menyebut identitas pihak-pihak yang dituding terlibat. Belum ada tanggapan resmi dari pihak istana maupun pihak-pihak yang dikaitkan dengan pernyataan tersebut.