Eks Panglima TNI: Tentara Itu Domainnya Perang, Bukan MBG

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengkritik semakin luasnya pelibatan personel militer dalam program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang disorot adalah keterlibatan mereka di Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Gatot, tentara seharusnya tetap berfokus pada tugas utamanya di bidang pertahanan. Dalam kondisi damai, ia menilai prajurit justru perlu memperbanyak latihan dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai potensi ancaman.

Baca Juga: Ahli Hukum Praperadilan Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi Jilid 4: Prapid Ini Jalan Cari Keadilan

"Itu bukan domain tentara kalau MBG. (Masa) TNI disuruh masak?" kata Gatot dalam webinar Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab, dikutip Kamis (20/8/2026).

Gatot menjelaskan bahwa keberadaan divisi atau fasilitas dapur di lingkungan militer tidak otomatis membuat tentara harus mengambil alih pekerjaan sipil.

Menurut dia, militer memang memiliki kemampuan logistik dan pengelolaan kebutuhan makanan untuk mendukung operasi. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan menempatkan tentara sebagai pelaksana program sipil dalam skala nasional.

"Tentara itu pikirannya, domainnya, adalah perang. Titik," tegas Gatot.

Karena itu, ia mendorong agar fungsi tentara tetap dikembalikan pada tugas pertahanan negara. Terlebih, menurutnya, masa damai semestinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan prajurit.

Gatot juga menyinggung pelibatan tentara dalam pembangunan berbagai kantor dari Koperasi Merah Putih. Ia mempertanyakan mengapa pekerjaan yang berada di ranah sipil tersebut justru dikerjakan oleh personel militer.

Ia menduga penggunaan tentara dalam berbagai kegiatan nonpertahanan salah satunya didorong alasan efisiensi.

"Jadi kalau bisa kegiatan-kegiatan yang di luar domain itu tidak menjadi pengisi kegiatan," katanya.

Menurut Gatot, persoalan tersebut penting dibicarakan karena semakin luasnya peran militer dalam pekerjaan sipil berpotensi memunculkan kembali perdebatan mengenai batas antara fungsi pertahanan dan fungsi sipil.

Meski mengkritik pelibatan militer dalam program pemerintah, ia tidak menyalahkan institusi maupun para prajurit yang menjalankan tugas tersebut. Ia menegaskan bahwa personel militer bekerja berdasarkan perintah yang diterima dari pihak yang memiliki kewenangan.

Baca Juga: CNG Merah Putih Disinyalir Lebih Boros Ketimbang Gas Melon LPG: Bisa Dipakai Cuma 3 Hari

"Itu semua bukan keinginan TNI, tapi itu adalah atas perintah," ujarnya.