Industri Nikel Minta Kejelasan Platform dan Referensi Harga DSI

Industri nikel mendukung pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi ekspor sumber daya alam (SDA). Namun, pelaku usaha menilai kejelasan desain platform, mekanisme referensi harga, serta jaminan kelancaran administrasi menjadi pekerjaan utama yang perlu dituntaskan sebelum skema itu diterapkan penuh.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, mengatakan asosiasi telah beberapa kali berdiskusi dengan DSI terkait rancangan platform tata kelola ekspor. 

“Kami dari pelaku usaha punya tanggung jawab moral juga agar upaya pemerintah ini bisa berjalan. Kami diundang beberapa kali untuk diskusi dengan DSI untuk mendiskusikan bagaimana baiknya platform yang akan dibangun nanti,” kata Arif usai peluncuran DSI di Jakarta, dikutip Kamis (27/8/2026).

Ia mengatakan sejumlah asosiasi telah membentuk task force untuk menyiapkan masukan kepada DSI. Selain FINI, kelompok tersebut melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Pembentukan kelompok kerja tersebut mencerminkan perlunya keterlibatan industri dalam tahap perancangan. Arif mengingatkan tata kelola ekspor tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan administratif karena karakter transaksi setiap komoditas, kontrak, dan pembeli dapat berbeda.

Meski demikian, ia menegaskan berbagai detail skema DSI belum final. Industri masih menunggu peluncuran platform untuk memperoleh kepastian mengenai mekanisme verifikasi, alur dokumen, pertukaran data, serta posisi eksportir dalam transaksi ekspor setelah kebijakan berjalan penuh.

“Belum, karena ini masih berproses sampai nanti platformnya diluncurkan. Ini masih brief,” ujarnya.

Baca Juga: Malaysia Bikin Baterai NMC dari Riset dan NIkel RI, Bidik Motor EV Indonesia

Baca Juga: Danantara Optimistis DSI Bisa Dongkrak Harga Jual Batu Bara dan CPO

Platform Jadi Kunci

DSI merupakan instrumen baru Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk memperkuat tata kelola serta transparansi transaksi ekspor SDA strategis. Pada tahap awal, cakupannya meliputi batu bara, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dan ferroalloy, dengan nilai ekspor gabungan hampir US$70 miliar per tahun. DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan pelaksanaannya berada dalam masa transisi hingga akhir 2026.