B50 Sudah Berjalan, Wamen ESDM Targetkan B60 Mulai Diimplementasikan Tahun Depan

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menargetkan implementasi campuran biodiesel B60 pada tahun depan. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari implementasi B50 yang telah diterapkan pemerintah pada tahun ini.

Yuliot menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan target peningkatan campuran biodiesel menjadi B60 saat peluncuran B50.

"Tahun ini kita sudah mengimplementasikan B50, dan itu Bapak Presiden waktu kita meluncurkan B50 beliau (Prabowo) sudah menyampaikan tahun depan sudah diimplementasikan B60, dalam gelaran EBTKE Connect di, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji secara menyeluruh rencana peningkatan campuran bahan nabati dalam bahan bakar minyak, mulai dari biodiesel B60 hingga B100.

Baca Juga: Prabowo Minta BRIN Kaji Biodiesel B60-B100, Nasib Campuran Solar Nabati Jadi Sorotan

Baca Juga: B50 Tak Hapus Impor Solar, CN51 Masih Didatangkan 600 Ribu KL Tahun Ini

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan kajian tersebut diperlukan untuk melihat dampak penerapan  energi berbasis nabati terhadap berbagai sektor, mulai dari teknologi, ekonomi, hingga keberlanjutan energi nasional.

"BRIN diminta untuk mengkaji apa implikasi kalau kita terapkan B60, apa implikasi kalau kita terapkan B100, kemudian bagaimana kalau E30 karena Brasil sudah sampai E100. Jadi BRIN diminta untuk mengkaji secara holistik policy terkait dengan energi ini," ujar Arif usai pertemuan dengan Presiden Prabowo bersama 150 peneliti BRIN, Kamis (6/8/2026).

Saat ini, Indonesia baru menerapkan biodiesel B50 untuk campuran solar. Artinya, komposisi bahan bakar nabati yang digunakan masih berada di bawah target yang akan dikaji pemerintah.

Sementara untuk sektor bensin, penggunaan campuran bahan nabati juga masih dalam tahap awal. Pemerintah saat ini baru menerapkan campuran etanol sebesar 5 persen ke dalam bensin.

Arif menjelaskan, kajian BRIN akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum mengambil kebijakan lanjutan terkait mandatori energi berbasis nabati tersebut.

Menurutnya, Presiden Prabowo ingin memastikan setiap kebijakan energi memiliki perhitungan matang, termasuk dampaknya terhadap industri, masyarakat, serta ketahanan energi nasional.