PDIP: Rakyat Kecil Dipaksa Membuktikan Kemiskinannya Sendiri

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengkritik sistem desil tidak berhenti pada persoalan salah klasifikasi masyarakat. Ia juga menyoroti mekanisme sanggahan yang harus ditempuh warga ketika status kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Menurut Guntur, masyarakat yang tiba-tiba dikategorikan lebih mampu dapat kehilangan akses terhadap bantuan. Ironisnya, mereka kemudian harus membuktikan kembali bahwa dirinya memang membutuhkan bantuan.

Baca Juga: UGM Buka Tabir Soal Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi, Terungkap Kejadian Tahun 1980-an

"Yang lebih mengerikan, begitu status mampu tersemat, rakyat kecil dipaksa membuktikan kemiskinannya sendiri lewat sanggahan yang berbelit-belit," ujar Guntur, dikutip Kamis (3/9/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menempatkan kelompok miskin dalam posisi yang semakin sulit. Bukan hanya harus menghadapi keterbatasan ekonomi, mereka juga harus berhadapan dengan proses administratif untuk membantah data kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai.

"Seolah-olah kemiskinan butuh izin administratif untuk diakui oleh negara," kata Guntur.

Menurut Guntur, dampak kesalahan klasifikasi tidak berhenti pada persoalan angka di dalam sistem. Ia menilai perubahan status desil dapat berpengaruh terhadap akses keluarga terhadap bantuan sosial maupun program pendidikan.

Guntur sebelumnya mencontohkan kasus ratusan mahasiswa yang disebut terancam kehilangan bantuan kuliah setelah desil ekonomi keluarga mereka mengalami kenaikan. Ia juga menyinggung anak-anak petani, buruh, dan pekerja informal sebagai kelompok yang menurutnya berisiko terdampak.

"Anak-anak petani, buruh, dan pekerja informal tiba-tiba kehilangan akses bantuan pendidikan bukan karena keluarganya membaik, tapi karena Proximentes, atau PMT," ujar Guntur.

Ia mempertanyakan akurasi sistem apabila data administratif tidak mampu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara utuh.

"Kalau algoritma bisa keliru menilai seorang dosen honorer sebagai orang kaya, bagaimana kita bisa percaya sistem itu bisa adil untuk jutaan rakyat lain yang datanya bahkan tak pernah diverifikasi langsung?" katanya.

Guntur juga menilai kondisi ekonomi seseorang tidak dapat hanya dilihat dari kategori profesi atau data tertentu. Menurut dia, pendapatan, utang, tanggungan keluarga, dan beban hidup harus menjadi bagian dari gambaran kesejahteraan masyarakat.

Kritik tersebut kemudian bermuara pada satu persoalan: bagaimana memastikan sistem desil benar-benar mampu mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Bagi Guntur, mekanisme sanggahan semestinya tidak membuat masyarakat miskin semakin kesulitan mendapatkan haknya.

Baca Juga: Ada Agenda Jangka Panjang di Balik Pertemuan Dedi Mulyadi dan Warga Pati: Dia Ini Ingin Masuk...

"Desil seharusnya melindungi yang lemah, bukan menjadi mesin algoritma birokrasi yang merampas hak hidup rakyat kecil," tegasnya.