Prabowo Wacanakan Badan Geologi Gabung BMKG, DPR Langsung Dukung demi Mitigasi Bencana

Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengintegrasikan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendapat dukungan dari DPR. Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai penggabungan kedua lembaga dapat memperkuat koordinasi sekaligus membuat penanganan kebencanaan lebih efektif dan efisien.

Lasarus mengatakan penyederhanaan kelembagaan dapat membuat komunikasi antarinstansi menjadi lebih mudah. Menurutnya, ketika fokus utama diarahkan pada penanganan dan mitigasi bencana, keberadaan Badan Geologi bersama BMKG dinilai dapat memberikan manfaat dari sisi koordinasi.

"Ya kami prinsip mendukung ya. Karena sifat koordinasi yang paling nyaman di pemerintah tuh seperti apa, gitu loh. Kami sifatnya kan menerima, ya. Memang kalau menurut kami sih kalau mau mempersedikit badan ya, ada baiknya sih dari sisi efisiensi juga ya. Karena koordinasi juga jadi lebih mudah," kata Lasarus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Dukungan tersebut tidak hanya didasarkan pada alasan administratif. Lasarus melihat terdapat keterkaitan antara pekerjaan Badan Geologi dan BMKG, terutama dalam hal pengamatan kondisi geologi serta pemanfaatan instrumen dan data untuk kebutuhan kebencanaan.

Lasarus menjelaskan Badan Geologi memiliki tugas mengamati aktivitas gunung berapi. Sementara itu, BMKG juga memiliki instrumen serta sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengamatan geologi.

"Memang kalau menurut saya sih saya setuju kalau itu digabungin. Ya, itu lebih efektif kalau menurut saya dan juga lebih efisien dari sisi komunikasi, ya," ujarnya.

Menurut Lasarus, integrasi tersebut akan semakin relevan apabila orientasi utamanya adalah mitigasi bencana. Ia menilai koordinasi yang lebih terpusat dapat membantu pemerintah memperoleh informasi dan melakukan langkah antisipasi secara lebih efektif.

"Fokusnya ke mana dulu? Kalau fokus ke bencana, menurut saya memang jauh lebih efektif barang itu ada bersama BMKG," kata Lasarus.

Ia juga menyoroti penggunaan peralatan yang memiliki keterkaitan antara kedua lembaga. "Karena sebagian peralatan BMKG ini juga dipakai oleh Badan Geologi, untuk data geologi gitu loh. Jadi, monggo saja lah, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan menurut saya baik sih. Ide itu baik," sambungnya.

Meski mendukung, Lasarus mengakui pengintegrasian Badan Geologi yang saat ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan BMKG tetap memiliki konsekuensi administratif. Namun, ia menyerahkan persoalan kelembagaan tersebut kepada pemerintah untuk dikaji lebih lanjut.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda juga menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut. Menurutnya, penyatuan Badan Geologi dan BMKG secara kelembagaan berpotensi membuat koordinasi dan kinerja kedua institusi menjadi lebih efektif.

"Saya, standing point saya, saya setuju. Ini kira-kira secara kelembagaan pasti akan lebih efektif, karena koordinasi antara BMKG dengan Badan Geologi secara kinerja disatukan. Pasti kalau bertanya efektif, pasti akan lebih efektif," kata Huda.

Huda mengatakan dirinya sejak awal mendorong agar urusan kebencanaan tidak tersebar terlalu banyak di berbagai kementerian dan lembaga. Menurut dia, integrasi kelembagaan diperlukan terutama untuk memperkuat mitigasi sebelum bencana terjadi.

"Nah, terkait dengan mitigasi yang sifatnya sebelum bencana, saya kira memang ada kebutuhan juga untuk mengintegrasikan beberapa kelembagaan itu. Paling tidak Badan Geologi dengan BMKG," paparnya.

Menurut Huda, integrasi diharapkan membuat potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik sejak sebelum kejadian. Pada saat yang sama, koordinasi penanganan setelah bencana juga diharapkan menjadi lebih terarah karena terdapat keterhubungan antarinstansi.

Wacana pengintegrasian tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Prabowo dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo ketika itu meminta agar pemantauan potensi bencana terus diperkuat, termasuk terhadap aktivitas erupsi gunung berapi.

"Sementara kita kan ada di ring of fire, kita siap, ternyata kan erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ini kita monitor terus," kata Prabowo.

Di hadapan Kepala Badan Geologi Lana Saria dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Prabowo kemudian mempertimbangkan kemungkinan kedua lembaga tersebut berada dalam satu struktur. Namun, Presiden belum mengambil keputusan dan masih membuka pembahasan mengenai bentuk integrasi yang paling tepat.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan BMKG-Badan Geologi Digabung, Puan Minta Jangan Gegabah

"Kepala Badan Geologi nanti saya kira kerja sama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Tapi ya nanti kita bahas itu," imbuh Prabowo.

Dengan demikian, penggabungan Badan Geologi dan BMKG saat ini masih sebatas wacana yang sedang dipertimbangkan pemerintah. Dukungan dari Komisi V DPR menunjukkan gagasan tersebut mendapat respons positif dari parlemen, terutama karena dinilai berpotensi memangkas jalur koordinasi dan memperkuat mitigasi bencana.

Bagi pemerintah, keputusan tersebut tetap membutuhkan kajian kelembagaan agar integrasi tidak sekadar menyederhanakan struktur birokrasi. Tujuan akhirnya adalah memastikan informasi kebencanaan, pemantauan potensi ancaman, serta langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.