Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Demokrat Soal Pernyataan Keras AHY: Lha Memang Benar, Kekuasaan Itu Ada Batasnya

Demokrat Soal Pernyataan Keras AHY: Lha Memang Benar, Kekuasaan Itu Ada Batasnya Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang tidak selamanya dimiliki seseorang menuai tafsir politik. Namun, Partai Demokrat memastikan pesan tersebut tidak berkaitan dengan sinyal pencalonan politikus tersebut pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menganggap tafsir yang menghubungkan pidato ketua partainya dengan pilpres sebagai sesuatu yang tidak wajar. Ia mengingatkan bahwa pernyataan tersebut adalah pengingat bahwa jabatan memiliki masa dan batas, sedangkan tanggung jawab kepada masyarakat tidak berhenti ketika seseorang tidak lagi berada di dalam pemerintahan.

Baca Juga: AHY Kenalkan Amunisi Baru Demokrat untuk Hadapi 2029

“Lha memang benar, kalau kekuasaan itu ada batasnya. Konstitusi juga menegaskan itu. Jadi, wajar-wajar saja kalau beliau menyampaikan itu,” ujar Herzaky, dikutip Rabu (9/9/2026).

Menurut Herzaky, konteks pidato tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia meminta publik tidak mengambil satu bagian pernyataan ketua umumnya kemudian melepaskannya dari pesan utama yang ingin disampaikan ke Demokrat.

Bagi Demokrat, pembahasan mengenai batas kekuasaan merupakan bagian penting dari pendidikan politik internal partai. Para kader yang saat ini mendapatkan amanah sebagai pejabat publik diminta menyadari bahwa kedudukan yang mereka miliki bukan sesuatu yang bersifat permanen.

“Konteksnya beliau itu mengingatkan kepada kami para kadernya kalau kekuasaan itu datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya,” kata Herzaky.

Pernyataan tersebut, lanjut dia, justru menegaskan adanya perbedaan antara masa seseorang memegang kekuasaan dengan tanggung jawabnya kepada rakyat. Kekuasaan dapat berakhir ketika masa jabatan selesai atau terjadi pergantian melalui mekanisme demokrasi. Namun, kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tidak ikut berakhir.

“Tetapi, nah ini kata kuncinya. Ya, tanggung jawab kepada rakyat itu tidak pernah selesai. Mau kita di dalam pemerintahan, di dalam kekuasaan, atau di luar kekuasaan, atau di luar pemerintahan, ya, kita tetap harus melayani rakyat,” tutur Herzaky.

Demokrat karenanya menilai terlalu jauh jika pernyataan ketua umumnya mengenai batas kekuasaan langsung dibaca sebagai manuver menuju kontestasi Pilpres 2029. Partai tersebut menekankan bahwa fokus pidato adalah bagaimana para kader menjalankan mandat yang sedang mereka emban.

Menurutnya, substansi pidato justru jauh lebih sederhana sekaligus mendasar: pejabat publik harus menggunakan mandat yang dimiliki untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dengan demikian, kalimat mengenai kekuasaan yang memiliki batas bukan diposisikan pihaknya sebagai kode politik menuju 2029. Sebaliknya, pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan pada akhirnya akan berganti, sementara rakyat tetap menjadi pihak yang harus dilayani.

“Orang fokusnya bagaimana memastikan pemerintahan bisa sukses melayani rakyat, bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Kan begitu yang beliau sampaikan,” tandas Herzaky.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut telah mengirimkan sinyal bahwa dirinya siap menjadi penantang dari Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2029.

Hal itu menyusul pidatonya yang mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang dipilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.

Baca Juga: AHY Sinyalkan Akan Jadi Lawan Prabowo, Ganjar Pranowo: PR Besar untuk Semua Elemen Bangsa...

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," kata AHY.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar