PDIP Soal Pidato AHY: Sinyal Ingin Masuk Radar Cawapres Prabowo di Pilpres 2029

Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu dinilai bisa menyimpan pesan politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Hal tersebut dirasakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Y Sitorus melihat salah satu tafsirnya adalah politikus itu ingin diperhitungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pidato sosok itu tidak cukup hanya dipahami sebagai prinsip normatif mengenai demokrasi.

Baca Juga: Pengakuan Roy Suryo Soal Motif di Balik Prapid Berjilid Kasus Ijazah Jokowi: Berapa Pun Rupiahnya...

“Menurut saya pernyataannya 'bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu' bisa ditafsir sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja. Kalau cara pandangnya normatif tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula,” ujar Deddy, dikutip Kamis (10/9/2026).

Deddy kemudian menyebut salah satu kemungkinan pesan yang terkandung dalam pidato tersebut. Ia menduga pidato itumerupakan upaya mengingatkan Prabowo.

“Atau, bisa juga diinterpretasikan sebagai pesan khusus kepada presiden agar menghitung dia atau partainya dalam kontestasi pemilu yang akan datang,” kata Deddy.

Adapun Prabowo, jika dibaca dalam konteks konfigurasi kekuasaan saat ini, Prbowo merupakan salah satu figur sentral yang akan menentukan arah koalisi dan pasangan politik menuju kontestasi mendatang. Karena itu, pesan dari pidato itu dapat dimaknai sebagai upaya membuka ruang bagi partai dan tokoh tersebut dalam konfigurasi politik 2029.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang dipilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.

Baca Juga: Jokowi Adalah Sasaran Sebenarnya Pidato AHY: Dia Mengingatkan bahwa Ada Kata Cukup dalam Kekuasaan

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," kata AHY.