Ketika Program Unggulan Tersandung: Ujian Kepemimpinan Korektif Prabowo

Koreksi Bukan Berarti Menyerah

Kepemimpinan korektif juga membutuhkan perubahan budaya pemerintahan. Seorang presiden tidak cukup menerima laporan tentang berapa banyak program yang telah diluncurkan. Ia harus mengetahui berapa banyak yang tidak bekerja.

Berapa banyak dapur MBG yang gagal memenuhi standar? Berapa banyak makanan yang dikembalikan? Berapa banyak keluhan masyarakat yang masuk? Berapa banyak koperasi yang benar-benar menghasilkan transaksi? Berapa banyak yang hanya berdiri di atas kertas? Berapa banyak anggaran yang terserap tetapi tidak menghasilkan manfaat?

Data semacam itu mungkin tidak enak didengar. Tetapi justru itulah data yang paling berguna bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang hanya menerima kabar baik pada akhirnya akan memimpin berdasarkan realitas yang sudah dipoles. Dan negara tidak boleh dikelola berdasarkan laporan yang dipoles.

Di sinilah perbedaan antara kritik terhadap sebuah program dan kritik terhadap sebuah visi harus dibuat dengan jelas.

MBG dapat dikritik karena kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, pengawasan atau desain kelembagaannya. Tetapi kritik terhadap pelaksanaan MBG tidak harus berarti menolak gagasan bahwa anak Indonesia membutuhkan makanan bergizi.

Koperasi Desa Merah Putih dapat dikritik karena tata kelola, kompetensi pengurus, model bisnis atau risiko ketergantungan terhadap pemerintah. Tetapi kritik tersebut tidak berarti bahwa ekonomi desa dan koperasi tidak penting.

Justru sebaliknya. “Karena tujuannya penting, pelaksanaannya harus dikoreksi.” Inilah inti kepemimpinan korektif.

Dari Program Presiden Menjadi Institusi Negara

Ada satu pekerjaan lebih besar yang harus dilakukan Prabowo. Program-program unggulan yang lahir dari janji kampanye pada akhirnya harus dilepaskan dari ketergantungan berlebihan kepada figur presiden.

MBG tidak boleh selamanya dipahami hanya sebagai “program Prabowo”. Koperasi Merah Putih juga tidak boleh berhenti sebagai “proyek pemerintahan Prabowo”. Jika keduanya memang baik, keduanya harus tumbuh menjadi kebijakan negara.

Artinya, standar keamanan pangan harus bisa bertahan setelah pergantian pejabat. Sistem pengawasan harus tetap berjalan setelah pergantian menteri. Koperasi harus tetap hidup ketika bantuan pemerintah berkurang. Data harus tetap terbuka. Evaluasi harus menjadi mekanisme rutin, bukan respons ketika terjadi skandal. Di situlah sebuah program politik berubah menjadi institusi publik.

Pemerintahan Prabowo kini menghadapi sesuatu yang secara politik jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan citra bahwa semua program berjalan baik. Ia menghadapi pertanyaan: Apakah pemerintahan ini mampu belajar?

Karena program besar pasti akan menghadapi kesalahan. Yang membedakan pemerintahan yang matang dan tidak matang bukan absennya kesalahan. Perbedaannya terletak pada kemampuan belajar dari kesalahan.

Obama pernah mengalami kegagalan HealthCare.gov. Tetapi kegagalan itu kemudian mendorong perubahan cara pemerintah Amerika mengelola teknologi.

Pemerintahan David Cameron mengalami persoalan serius dalam Universal Credit. Program tersebut tidak dibatalkan; implementasinya diperlambat, diperbaiki dan diteruskan melalui pemerintahan berikutnya.

Ujian Sebenarnya bagi Prabowo

Kedua kasus tersebut memberikan satu pelajaran yang relevan bagi Indonesia: memperbaiki cara tidak sama dengan mengkhianati tujuan. Bahkan kadang-kadang, memperbaiki cara adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan tujuan. Karena itu, MBG dan Koperasi Merah Putih sebaiknya tidak semata-mata diperlakukan sebagai pertarungan antara “pemerintah benar” dan “kritikus benar”.

Pertanyaan yang lebih produktif adalah: Bagian mana yang tidak bekerja? Mengapa tidak bekerja? Siapa yang bertanggung jawab? Apa yang harus diubah? Dan bagaimana kita memastikan kesalahan yang sama tidak terulang? Itulah pertanyaan-pertanyaan kepemimpinan korektif.

Dan mungkin justru di sinilah fase kedua pemerintahan Prabowo akan ditentukan. Fase pertama adalah membangun visi. Fase berikutnya adalah membangun mesin pelaksanaannya. Sebab negara tidak kekurangan gagasan besar. Yang sering kurang adalah kemampuan mengubah gagasan besar menjadi sistem yang bekerja setiap hari.

Pada akhirnya, seorang pemimpin tidak diuji ketika semua berjalan sesuai rencana. Ia diuji ketika rencana bertabrakan dengan kenyataan. Di saat seperti itu, pemimpin memiliki dua pilihan: menyangkal kenyataan atau mengoreksi cara kerja pemerintahannya.

Yang pertama mungkin menyelamatkan citra untuk sementara. Yang kedua mungkin menyelamatkan program untuk jangka panjang. Dan karena MBG serta Koperasi Desa Merah Putih membawa visi yang terlalu besar untuk gagal hanya karena persoalan eksekusi, yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar pembelaan politik. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengoreksi.

Sebab kepemimpinan yang matang bukan kepemimpinan yang tidak pernah salah. Kepemimpinan yang matang adalah kemampuan untuk mengetahui ketika sesuatu tidak berjalan, berani mengakuinya, memperbaikinya, dan tetap berjalan menuju tujuan semula. Itulah kepemimpinan korektif. Dan mungkin, justru inilah ujian terbesar Prabowo di tengah perjalanan pemerintahannya.