Ditjen Pajak Diminta Profesional Lakukan Penelaahan Adminstrasi dan Transaksi Tiga Perusahaan WNA

Dalam pengaduan kepada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, komunitas juga menyampaikan adanya perbedaan penulisan nama RKHK pada dokumen badan hukum dan perkara pengadilan.

Surat tersebut merujuk Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 460/Pdt.G/2026/PN Jkt.Tim.

Menurut uraian komunitas, perkara pertama berkaitan dengan permohonan penetapan kesamaan nama, sedangkan perkara kedua menyangkut gugatan mengenai pencantuman nama dalam akta notaris.

Pencocokan identitas tersebut diminta agar otoritas dapat memastikan ketepatan administrasi dan hubungan hukum para pihak sebelum menarik kesimpulan mengenai keterkaitan kepemilikan.

Komunitas juga meminta DJP menilai apakah informasi yang disampaikan memiliki dasar untuk pengawasan lebih lanjut. Salah satu ketentuan yang dirujuk adalah Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan tindak pidana perpajakan.

Pemeriksaan bukti permulaan bukan konsekuensi otomatis dari pengaduan. DJP tetap harus menilai informasi, data, laporan, atau pengaduan tersebut berdasarkan persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga: Geger Transaksi Luar Negeri Bakal Dipalak Pajak! Begini Penjelasan DJP

Baca Juga: DJP Diminta Cermati Modal Rp2 Miliar dan Kepemilikan 99% Saham PT BCI

“Yang kami minta adalah penilaian berdasarkan bukti. Bila ditemukan indikasi yang memenuhi unsur pidana perpajakan, tentu ada mekanisme hukum untuk menindaklanjutinya,” tegas Nyoman Woro.

Komunitas Pengawas WNA berharap Direktur Jenderal Pajak memastikan seluruh informasi mengenai PT BCI, PT SKS, dan PT SOK ditelaah secara profesional. Apabila tidak ditemukan dasar untuk tindakan lebih lanjut, penyelesaiannya juga diharapkan dilakukan sesuai prosedur.

Dengan demikian, fokus pengaduan bukan menetapkan seseorang atau perusahaan bersalah, melainkan meminta otoritas memastikan apakah keterkaitan kepemilikan, administrasi, dan transaksi ketiga perusahaan tersebut telah sesuai ketentuan perpajakan.