Komisi IV Kritik Daerah yang Pelit Tangani Kebakaran Hutan

WE Online, Jakarta - Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi Indonesia menjadi keprihatinan semua pihak. Di sejumlah daerah kabut asap masih menggulung, meski di sebagian daerah lain mulai menipis seiring datangnya hujan. Di Kalimantan Tengah curah hujan secara bertahap mulai menyibak selimut asap yang menggumpal berbulan-bulan.

Dalam kondisi ini, program penanganan bencana asap mulai bergeser dari upaya memadamkan karhutla menuju penanganan pascabencana kabut asap.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPR asal Kalimantan Tengah Hamdhani mengatakan satu upaya manajemen pengelolaan pasca-bencana, yaitu penanganan medis terhadap penduduk di daerah terpapar kabut asap.

"Kami membagikan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat terdampak asap yang kemungkinan mengalami gangguan kesehatan pernapasan atas (ISPA), alergi, dan sebagainya," kata Hamdhani di Jakarta, Senin (9/11/2015).

Selain fokus pada penanganan pasca-bencana, lanjut Hamdhani, Komisi IV DPR juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memprioritaskan anggaran pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam APBN 2016.

Upaya pencegahan itu bisa dilakukan melalui restorasi hutan dan lahan yang telah terbakar agar bencana serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang.

Untuk menopang agenda itu, Hamdhani mendorong dilakukannya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

"Saya prihatin karena selama penanganan bencana asap ada daerah yang kurang serius. Ada daerah yang mengalokasikan hanya 0,02% anggaran dari keseluruhan APBD-nya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan," kritik Hamdani.