Kejagung Diminta Tak Gampang 'Bunuh' Jaksa Berprestasi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Sejak dipimpin oleh HM Prasetyo sebagai jaksa agung banyak kinerja para jaksa yang berprestasi justru terabaikan. Hal tersebut terlihat dengan dicopotnya Chuck Suryosumpeno dari posisi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku. Padahal, ia sendiri dinilai telah berhasil mempertahankan dan menyelesaikan aset-aset terlantar dan yang belum tersita oleh negara. Selain itu, kapabilitasnya pun telah diakui dunia.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi adanya dugaan kriminalisasi terhadap Chuck oleh Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Tentu DPR akan meminta klarifikasi jaksa agung terkait persoalan dugaan kriminalisasi Chuck ini," kata Fahri di Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Menurut Fahri, seharusnya Jaksa Agung HM Prasetyo jangan terlalu gampang memberikan keputusan atau sanksi terhadap anak buahnya. Terlebih, Chuck ini sudah memiliki deretan prestasi baik di Indonesia maupun internasional.

"Harusnya Indonesia dan kejaksaan tidak gampang juga 'membunuh' karier Chuck untuk menunjukkan prestasi lainnya," tuturnya.

Ia lantas mendukung upaya Chuck untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui gugatan PTUN terhadap jaksa agung maupun melaporkan oknum jaksa yang mencemarkan nama baiknya di Bareskrim Polri.

"Mana ada orang yang salah, berani melakukan gugatan PTUN maupun melaporkan pencemaran nama baiknya ke polisi. Jelas Chuck ini pasti punya bukti dan alasan kuat untuk mencari keadilannya. DPR akan mendukung dan mengawasi proses hukum tersebut," tandasnya.

Sementara, pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko mengemukakan dirinya sangat menyayangkan jika seseorang yang berprestasi justru mengalami pembunuhan karakter di negaranya sendiri. Selain itu, ia berpendapat sikap Kejaksaan Agung yang 'memakan' jaksa terbaiknya tersebut membuktikan sistem reformasi birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Dilihat dari prestasi dan pengalaman Jaksa Chuck, Indonesia harusnya bangga memiliki anak bangsa yang masih memiliki jiwa 'merah putih'. Bukan malah dikriminalisasi. Presiden Joko Widodo harusnya melindungi anak bangsanya. Jika dibandingkan dengan US Attorney (Kejaksaan Agung Amerika Serikat), tidak sembarang orang yang bisa menduduki jabatan tinggi di sana. Harus orang-orang yang berprestasi dan memiliki integritas tinggi bagi bangsa dan negara. Hal inilah yang tidak terjadi di Indonesia," cetusnya.

Ketika masih ada krimininalisasi di penegak hukum itu sendiri, Presiden Joko Widodo telah gagal dalam menciptakan revolusi mental di bidang penegakan hukum.

"Jika penegakan hukum sudah gagal dalam mengimplementasikan Nawacita maupun revolusi mental maka akan menjalar pada kegagalan di bidang ekonomi serta investasi. Presiden Jokowi harus tahu itu," imbuhnya.

Selain itu, pengamat kejaksaan Kamilov Sagala mengaku tidak terlalu kaget dengan apa yang dialami jaksa seperti Chuck. Dia mengatakan sebenarnya banyak jaksa terbaik yang mengalami hal yang sama seperti Chuck, namun mereka belum memiliki keberanian. Ini bukti jika pembinaan di Kejaksaan itu bobrok. Bahkan, lanjutnya, berdasarkan pengalaman pribadinya, pernah ditemukan bukti bahwa sistem pembinaan di kejaksaan bersifat transaksional.

"Coba dicek lantai enam Gedung Jaksa Agung Muda Pembinaan. Di situ ada semacam lorong gelap. Nah, di sanalah oknum jaksa bertransaksi untuk mendapatkan posisi strategis di wilayah-wilayah Indonesia. Tentu berbayarlah. Saya berani bersaksi dan disumpah karena ada buktinya. Lalu, apa yang dialami Chuck ini ibarat bom waktu yang sudah harus diledakan. Indonesia itu tidak butuh jaksa yang banyak omong atau pencitraan. Indonesia itu butuh jaksa seperti Chuck atau Yudi Kristiana untuk memberantas korupsi di Indonesia maupun di internal kejaksaan itu sendiri," pungkasnya.