Persoalan Struktural Picu Mangkraknya Pembentukan Badan Cyber Nasional

WE Online, Jakarta - Wacana pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) yang sempat menghangat pada penghujung tahun 2015 ternyata menemui ganjalan dalam proses pembentukanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, pada prinsipnya anggota parlemen menginginkan ada lembaga khusus begerak di bidang siber. Hanya saja dalam pembahasan antara lembaga eksekutif dan legislatif muncul satu persoalan yang kemudian menyebabkan wacana pembentukan BCN menjadi mandek.

"Persoalannya ada pada pembahasan struktural. Nantinya BCN ini apakah disisipkan ke lembaga lain atau menjadi lembaga tersendiri. Cuma persoalan struktur, kalau secara prinsip kita menginginkan adanya lembaga cyber," ungkapnya kepada Warta Ekonomi di Gedung Parlemen, Jakarta, belum lama ini.

Keberadaan lembaga siber sesunggunya merupakan respons terhadap perkembangan zaman. Indonesia sendiri merupakan negara yang cukup sering mendapat ancaman dari dunia siber.

Sebagai gambaran, berdasarkan data milik Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII), negeri ini telah mendapatkan 48,8 juta serangan siber pada tahun 2014 lalu. Jumlah tersebut dimungkinkan akan terus bertambah sering semakin terkoneksinya bidang-bidang industri ke internet, seperti kesehatan, finansial, transportasi, hingga aktivitas jual beli daring (e-commerce).

Dikatakan Meutya, kejelasan struktur dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih antar-lembaga yang ikut menjaga dunia siber Tanah Air.

Berdasarkan data Warta Ekonomi, selain ID-SIRTII terdapat Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga memantau dunia siber negeri ini. Di samping itu Lembaga Sandi Negara (Lemsara) juga memiliki tugas cukup banyak yang bersinggungan dengan dunia siber.