Bank Dunia-IMF Dorong Penerapan Sistem Jaringan Pengaman Sosial

WE Online, Jakarta - Bank Dunia bersama-sama IMF mendorong penerapan sistem jaringan pengaman sosial yang efektif bagi perlindungan kaum miskin dan golongan rentan di dalam masyarakat yang terdapat di dunia negara-negara Arab.

"Dialog yang bermanfaat akan bisa membantu memperbaiki efektivitas program jaringan pengamanan sosial dengan mengatasi lebih baik kebutuhan dan isu-isu khusus yang dihadapi beragam negara di kawasan tersebut," kata Manager Negara Bank Dunia di Kuwait Bassam Ramadan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/5/2015).

Bank Dunia mengingatkan bahwa kemiskinan dan kerentanan yang ada di dunia Arab yang sedang berubah seperti sekarang ini membutuhkan pembangunan jaringan pengaman sosial yang bertahan lama dan ditargetkan dengan baik.

Hal tersebut bermanfaat antara lain dalam rangka memitigasi guncangan yang dapat timbul antara lain dari pertumbuhan ekonomi yang melambat dan penerapan sejumlah kebijakan reformasi ekonomi seperti penghapusan subsidi BBM.

Selain itu, kondisi lainnya yang perlu disorot adalah konflik yang kerap terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang juga bakal berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

Sementara itu, Direktur Pusat Ekonomi dan Keuangan Timur Tengah IMF Oussama Kanaan menyatakan, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa jaringan pengaman sosial yang dirancang dengan baik penting bagi keberlanjutan reformasi ekonomi, khususnya bagi kebijakan guna mengatasi defisit anggaran.

"Program-program seperti itu esensial baik untuk melindungi masyarakat rentan dari dampak reformasi, maupun memberdayakan alokasi publik untuk kesehatan pendidikan, dan area lainnya yang merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Oussama Kanaan.

Terkait dengan jaminan sosial di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengupayakan agar dana di Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar sekitar Rp180 triliun produktif untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja.

"Ini yang akan kita proses agar uang itu bisa produktif untuk pekerja, buruh," kata Presiden Jokowi usai membuka Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (4/5/2015).

Menurut dia, dana yang ada di BPJS tersebut pastinya antara lain bisa untuk membantu penyediaan perumahan bagi kalangan buruh. Ia mengakui penggunaan dana seperti yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan harus benar-benar diawasi dan dikontrol ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

"Bayangkan kalau nanti saya setujui misalnya 40 persen, sudah ada uang Rp70 triliun, jadi berapa rumah, banyak sekali," katanya. (Ant)