BPK Temui Pimpinan DPR Bahas Audit KPU

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pemimpin Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI hari ini menemui pemimpin DPR dengan agenda konsultasi terkait kinerja kemitraan antardua lembaga tersebut. Ketua BPK Harry Azhar Azis menandaskan ada dua pokok hal yang dilaporkan ke lembaga parlemen.

"Dua agenda yang dibahas pertama terkait dana bina lingkungan. Dana yang dialokasikan untuk lingkungan itu sekitar Rp 1,431 triliun. Sisanya sekitar Rp 193 miliar itu cash masih ada di sana," kata Harry usai menemui pemimpin DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Menurut Harry, BPK menemukan beberapa permasalahan program bina lingkungan BUMN yang mengindikasikan kerugian negara.

"Ada program pencetakan sawah sebesar Rp 208,66 miliar, program pembibitan sapi sekitar Rp 1,45 miliar, dan program pengembangan (sorgum) sebesar Rp 1,68 miliar. Ada potensi kerugian negara, yaitu program pengembangan sorgum sebesar Rp 9,97 miliar, program pembangunan rusun Rp 4,22 miliar," imbuhnya.

Selain melaporkan terkait program Bina Lingkungan BUMN, pihaknya juga diminta pemimpin DPR untuk menyampaikan audit keuangan KPU.

"Permintaan audit atas KPU. Bunyi surat yang sampai kepada kami adalah permintaan audit yang sudah kami lakukan," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan laporan audit keuangan KPU sepanjang tahun 2014. Laporan yang disampaikan itu adalah laporan keuangan pusat, termasuk lembaga KPU. Ia juga mengatakan pihaknya telah melakukan audit kinerja KPU. Namun, hal itu belum diminta oleh pihak DPR. Pihaknya akan melakukan ringkasan terkait laporan audit kinerja pada Jumat, 29 Mei 2015 besok dalam rapat teknis antara Komisi II dan Komisi III DPR serta anggota I BPK.

Nantinya BPK akan mendengarkan pihak DPR terkait jenis audit apa yang diinginkan dalam pelaksanaan pilkada serentak yang diikuti 269 daerah pada bulan Desember 2015 ke depan.

"Untuk itu, tadi keputusannya besok sore akan dilakukan pertemuan teknis antara Komisi II dan Komisi III dengan anggota kami, anggota I BPK, dalam bentuk rapat konsultasi untuk ketahui apa sesungguhnya dan jenis audit apa yang diharapkan," tuturnya.