Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menyampaikan pengakuan secara terbuka kepada masyarakat bahwa negara Indonesia sedang menuju ke situasi krisis ekonomi. Hal ini penting untuk disampaikan agar masyarakat bisa melakukan antisipasi dan persiapan jika situasi krisis tersebut benar-benar tiba.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono mengatakan tanda-tanda krisis ekonomi saat ini sudah semakin jelas terlihat, misalnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), obral surat utang negara (SUN) dan obligasi, serta tingginya tingkat nonperforming loan (NPL) perbankan Indonesia yang di atas lima persen.
"Krisis ekonomi sudah di depan mata. Mati-matian obral obligasi negara selama bulan Juni untuk bisa membayar gaji dan THR pegawai pemerintah, polisi, dan TNI. Karena itu, sebaiknya Joko Widodo jujur saja dan segera lakukan kebijakan-kebijakan ekonomi maupun politik untuk bisa mengatasi ancaman krisis ekonomi Indonesia," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Arief mengatakan kinerja ekspor yang menurun dibandingkan kinerja impor merupakan indikator lain ancaman krisis ekonomi di depan mata.
"Jatuhnya harga-harga komoditas ekspor Indonesia seperti komoditas pertambangan dan pertanian serta tetap bertenggernya dolar AS selama setahun di kisaran angka Rp 13.000 juga jadi sinyal krisis ekonomi. Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Perdagangan Thomas lembong yang sedang menunggu kejujuran Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia menuju krisis ekonomi," ujarnya.
Di tengah ancaman serius ini ia menegaskan negara tidak bisa berpangku tangan pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena komite yang baru terbentuk tersebut diragukan untuk dapat mengatasi persoalan. Apalagi, imbuhnya, Presiden Jokowi bisa terlibat dalam menentukan keputusan kondisi krisis ekonomi tanpa menunggu rekomendasi KSSK.
"Artinya, tidak hanya berpatokan pada empat otoritas di bawah KSSK. Presiden Joko Widodo dapat? menyatakan dan mengambil kebijakan bahwa ekonomi Indonesia sudah pada tahapan krisis ekonomi akibat mis-government management dalam mengelola anggaran pendapatan dan pengeluaran negara," tegasnya.
Selain meminta Presiden Jokowi untuk mengakui hal tersebut, Arief Poyuono juga meminta jajaran Polda Metro Jaya untuk mempersiapkan diri dalam mengantisipasi kerusuhan sosial apabila situasi krisis ekonomi benar-benar menyerang Indonesia.
"Serta kesiapan Kapolda Metro Jaya jika terjadi kerusuhan akibat krisis ekonomi di Indonesia," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo