Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dorong Pemda Perkuat Stok CBPD, Ini Upaya Bapanas Wujudkan Tak Ada Impor Beras di 2025

Dorong Pemda Perkuat Stok CBPD, Ini Upaya Bapanas Wujudkan Tak Ada Impor Beras di 2025 Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk terus mempertebal stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

Arief menyampaikan dorongan tersebut dalam rapat koordinasi bidang pangan di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (24/12/2024), dirinya mengkhususkan perkuat stok CBPD untuk wilayah Jabar yang merupakan sentra produksi beras.

Baca Juga: PAM JAYA Naikkan Tarif Mulai Januari 2025, Luncurkan Kartu Air Sehat untuk Bantuan

"Saya hanya mengingatkan kembali bahwa setiap daerah harus punya neraca pangan daerah. Jadi tahu persis apa yang diproduksi dan apa yang akan di kerja sama antardaerah. Lalu CBPD, kita lihat Jawa Barat sudah punya dan terbesar dibandingkan daerah lain. Ini baik sekali," beber Arief, dikutip dari siaran pers Badan Pangan Nasional, Jumat (27/12).

Dalam catatan NFA, total CBPD di Jawa Barat per 20 Desember mencapai 6,072 ribu ton. Ini terdiri dari CBPD provinsi sebesar 2,652 ribu ton dan CBPD kabupaten/kota total 3,420 ribu ton. Capaian ini merupakan stok CBPD tertinggi dibandingkan seluruh daerah lainnya di Indonesia.

Kendati begitu, pertanian pangan di Jawa Barat perlu terus dioptimalkan dan diakselerasikan ke depannya. Ini mengacu pada 'Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024' terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan bahwa Jawa Barat masih terdapat 5,93 persen terkait petani yang menyatakan memiliki kesulitan pemasaran hasil pertaniannya. Indeks serupa masih lebih baik di Sulawesi Barat yang 3,20 persen atau Sumatera Selatan 3,53 persen.

Adapun SEP 2024 dilaksanakan BPS pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). 

Total sampel menyasar pada 318.340 unit UTP, 5.822 unit UTL, dan 5.831 unit UPB. Sementara subsektor yang disasar antara lain tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Advertisement

Bagikan Artikel: