Peran Swasta Krusial bagi Kerja Nyata Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Fokus pemerintah untuk memacu berbagai pembangunan proyek infrastruktur di tahun percepatan pembangunan nasional ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan biaya pembangunan seluruh sektor infrastruktur hingga tahun 2019 diestimasi mencapai Rp5.519,4 triliun.

Dari estimasi biaya tersebut, 40,1% atau sebesar Rp2.215,6 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masih jauh untuk dapat menutup anggaran yang dibutuhkan. Di sinilah peran investasi dari sektor swasta harus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memacu partisipasi sektor swasta adalah dengan melakukan reformasi dalam bidang regulasi, di antaranya pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, diperbolehkannya perusahaan asing untuk ikut pengadaan proyek kerja sama pemerintah swasta tanpa terlebih dahulu mendirikan perusahaan lokal, dan percepatan perizinan di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pemerintah juga membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang memberikan jaminan finansial pemerintah untuk kerjasama proyek pemerintah dengan swasta, serta PT Sarana Multi Infrastruktur yang mendukung dalam penyiapan proyek hingga financial closing.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong dalam pertemuan terkait dengan penyelenggaraan Indonesia Infrastruktur Week 2016 mengemukakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri dan menarik investor asing masuk ke Indonesia.

"Selain memangkas jumlah perijinan yang dibutuhkan dan mempersingkat proses pengajuan perijinan, kami terus mengkaji berbagai kemudahan yang dapat diberikan kepada investor. Selain itu dengan besarnya pendanaan yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur, peran sektor swasta juga diharapkan semakin meningkat," ujarnya, di Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Tom menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk kerja nyata pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Keberadaan proyek mega infrastruktur tentu penting, namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat sekitar proyek infrastruktur tersebut dapat mendapatkan manfaat dari proyek infrastruktur yang ada," jelasnya.

Dia mencontohkan dalam proyek jalan tol, bagaimana pengusaha yang ada di sekitar proyek jalan tol bisa memanfaatkan peluang untuk membangun rest area, dan pengusaha kecil dapat berperan untuk melakukan aktifitas ekonomi sebagai medium bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan.

Selain itu, Tom juga menyampaikan bahwa dengan adanya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang diterapkan pemerintah, BKPM juga telah memberikan kemudahan layanan investasi bagi peserta pengampunan pajak. Peserta pengampunan pajak yang akan menyalurkan dananya melalui penanaman modal di sektor infrastruktur dapat memanfaatkan layanan izin tiga jam, serta dimungkinkan untuk ?mendapatkan fasilitas bea masuk, percepatan jalur hijau maupun fasilitas tax allowance atau tax holiday.

Dengan meningkatnya investasi swasta di Indonesia terutama dalam sektor infrastruktur, tentunya rencana pembangunan proyek-proyek infrastruktur dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan. Dari data yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam periode semester I 2016, realisasi investasi dari sektor infrastruktur mencapai angka Rp 44 triliun terdiri dari 790 proyek investasi penanaman modal asing (PMA) dan 494 proyek investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Prospek sektor infrastruktur yang terus meningkat dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ini merupakan salah satu faktor positif yang menjadi perhatian para calon investor. Tentunya, investor tersebut harus mengetahui terlebih dahulu berbagai proyek infrastruktur yang diproyeksikan pemerintah hingga tahun 2019.

Berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dibangun akan ditampilkan dalam Indonesia Infrastructure Week 2016, sebuah ajang pertemuan para pemangku kepentingan di bidang infrastruktur terbesar di Indonesia.

Perhelatan yang akan menghadirkan pameran Konstruksi Indonesia, The Big 5 Construct Indonesia, Indonesia Internasional Infrastructure Conference & Exhibition, Expo Comm Indonesia danAirport Security Indonesia tidak saja memamerkan berbagai proyek, produk dan teknologi terkait infrastruktur, namun juga mendiskusikan tantangan dan peluang yang ada.

"Event ini memberikan kesempatan bagi para calon investor, pemilik dana, dan institusi keuangan untuk mengenal dan menangkap peluang yang ada di bidang pembangunan infrastruktur," ujar Alan Solow, CEO Infrastructure Asiasebagai penyelenggara acara.

Indonesia Infrastructure Week 2016akan dihelat pada tanggal 9 ? 11 November 2016 di Jakarta Convention Center. Konferensi dan pameran ini diikuti sekitar 600 peserta yang berasal lebih dari 20 negara serta mempertemukan pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta, akan mendiskusikan isu-isu infrastruktur nasional penting, sekaligus tantangan dan solusi yang dapat mempercepat agenda infrastruktur. Para pengunjung akan berkesempatan untuk melihat dan menyaksikan teknologi dan produk-produk terkini yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.