Menakar Harmonisasi Pebisnis Sawit, Masyarakat dan Pemerintah

Harmonisasi menjadi kata kunci penting perkelapasawitan di Indonesia. Harmonisasi yang melibatkan pasar, masyarakat atau komunitas dan pemerintah akan meringankan langkah industri kelapa sawit yang menghadapi tekanan dari sejumlah pasar di luar negeri.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan kebutuhan keterlibatan semua pihak pada industri kelapa sawit akan membuahkan banyak hal. ?Ketua Umum GAPKI menyebutkan tuntutan pasar sudah lebih banyak saat ini. Oleh karena itu, pebisnis harus meningkatkan operasional, produktivitas dan efisiensi industri kelapa sawit. Sepanjang hal-hal tersebut sebagai faktor internal industri kelapa sawit masih dapat dikelola.

Masyarakat atau komunitas juga bagian lain yang harus dirangkul. Mereka adalah bagian dari industry. Menurut Joko, komunitas masyarakat sipil dan masyarakat umum harus dilibatkan dalam pengembagan kelapa sawit di Indonesia. ?Komunikasi dengan mereka adalah kunci. Komunikasi inilah dapat membangun persepsi yang sama mengenai keberlanjutan maupun lingkungan hidup,? kata Joko pada 12th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2017 Price Outlook, Kamis (24/11/2016) di Westin Resort Nusa Dua Bali.

Elemen lain adalah pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan adalah penentu segalanya. Regulasi sangat mempengaruhi laju pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia. Ada regulasi atau perubahan regulasi yang kurang bersahabat dengan kelapa sawit maka secara otomatis akan mengubah peta bisnisnya. Contohnya, ketika pemerintah menciptakan regulasi moratorium sawit maka semuanya berubah.

Oleh karena itu, komunikasi yang utuh antara pebisnis dengan pemerintah sangat penting. Terutama saat pembuatan regulasi yang menyangkut bisnis tersebut. Pengaturan melalui regulasi memang diperlukan oleh para pebisnis. Peran pemerintah untuk mengatur industri ini memang diperlukan. Oleh karena itu, antara pebisnis dengan regulator harus satu tujuan.

?Ketua Umum GAPKI optimistis terhadap dukungan dari pemerintah kepada industri kelapa sawit. Perbaikan pengaturan menjadi salah satu yang tengah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Ia optimistis sektor swasta dapat terlibat dalam pembuatan regulasi sehingga kelapa sawit dapat tumbuh dan tetap menjadi kontributor perekonomian nasional.

Joko juga berharap pemerintah membantu meningkatkan daya saing minyak sawit ?di pasar global dengan memperkuat politik perdagangan melalui hubungan bilateral govenrment to government (G to G) sehingga dapat meminimalkan batasan-batasan yang menghambat ekspor minyak sawit dan turunannya.?Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah diharapkan ?terus membangun infrastruktur untuk mendorong perkembangan industri hilir dan produk turunan minyak sawit,? kata Joko.