Presiden Targetkan 2019 Pemilik Tabungan Bank Harus 76 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya telah memberi ancer-ancer kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution agar jumlah pemilik rekening tabungan di bank atau lembaga keuangan lainnya minimal mencapai 76 persen dari jumlah penduduk pada 2019.

"Saya beri ancer-ancer ke Menko, paling tidak pemilik tabungan pada 2019 adalah 76 persen, dari sekarang 36 persen," kata Presiden Jokowi dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Ia menyebutkan peningkatan pemilik rekening tabungan di bank itu dalam rangka inklusi keuangan.

"Adanya tabungan masyarakat akan memperkuat investasi di Indonesia," kata Presiden.

Ia menyebutkan gerakan menabung harus terus dilakukan melalui sosialisasi sehingga semua lapisan masyarakat termasuk pelajar, petani dan nelayan memiliki tabungan.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyebutkan pentingnya pembangunan SDM. Ia menyebutkan pentingnya pengembangan sekolah kejuruan sehingga melahirkan SDM siap kerja.

"Sekolah kejuruan saat ini harus dirombak, harusnya kegiatan training mencapai 70-80 persen, sekarang hampir 70 persen guru-guru yang ada adalah normatif, latihan dan pelatihnya justru tidak ada," katanya.

Menurut dia, vocational training yang sudah dilaksanakan institusi pendidikan dengan Kadin harus terus ditingkatkan.

Jokowi juga menyinggung pentingnya penyediaan infrastruktur yang kunci pengembangan ekonomi Indonesia.

"Kondisi infrastruktur yang tidak memadai saat ini menyebabkan biaya logistik kita 300 persen lebih mahal dari negara tetangga. Saya yakin jika infrastruktur selesai, biaya logistik dan transportasi akan lebih murah," katanya.

Presiden juga menyoroti masalah korupsi dan efisiensi birokrasi. "Ini pekerjaan tidak mudah, tapi dengan paket-paket kebijakan pemerintah akan mengurangi inefisiensi," katanya.

Terkait inefisiensi birokrasi, Presiden mencontohkan banyaknya laporan yang harus dibuat dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ).

"Energi birokrasi kita sebanyak 60-70 persen habis untuk membuat SPJ itu," katanya.

Ia menyebutkan dalam blusukannya di daerah pertanian, ia sulit bertemu dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di lapangan karena sibuk membuat SPJ di kantor.

"Mereka harus membuat 16-44 laporan, ini inefisiensi birokrasi kita, saya kira dua cukup, yang penting manajemen kontrol di di lapangan," kata Presiden Jokowi. (Ant)