DPR Desak Freeport Serius Bangun Smelter

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak PT Freeport Indonesia untuk serius membangun pabrik pemurnian (smelter) di tanah air.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mengatakan Freeport tak memiliki komitmen kuat membangun smelter di dalam negeri karena terus melakukan aktivitas ekspor mineral mentah. Ia menegaskan aktivitas ekspor tersebut tidak sesuai dengan regulasi.

"Freeport ini sudah lama melanggar, tapi selalu terjadi pembiaran. Selain melakukan penambangan juga melakukan kegiatan ekspor. Padahal, dalam UU disebutkan bahwa perusahaan terkait harus membuat smelter. Di era Pak Hatta Rajasa, kontrak karya dengan PT Freeport ini diperpanjang secara politis. Tujuannya saat itu jelas karena masih menunggu niat baik dari Freeport," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Mukhtar Tompo mendesak Freeport segera memanfaatkan waktu yang diberikan untuk membangun smelter. Ia mengingatkan sudah ada batas waktu yang diberikan selama satu tahun untuk membangun smelter sejak kesepakatan dibuat pada tahun 2012 dan akan berakhir pada 12 Januari 2017.

"Setiap kali rapat dengan Komisi VII, Freeport selalu beralasan pembangunan smelter sedang dilakukan. Rupanya setelah saya fokus dengan menanyakan beberapa poin, jawabannya membuat saya dan teman-teman lain kaget. Kesimpulan saya, Freeport tidak serius dan tidak konsisten," pungkasnya.

Sebelumnya, Freeport menegaskan belum akan membangun smelter hingga pemerintah memberikan kepastian soal perpanjangan kontrak. Freeport membutuhkan dana yang mencapai US$2,2 miliar untuk membangun smelter, sementara kontraknya akan habis pada 2021.

"Kepastian perpanjangan kontrak yang berhubungan erat dengan ketersediaan dana untuk pembangunan smelter. Membangun smelter itu butuh dana dan dana itu baru bisa kalau kita dapat kalau perpanjangan kontrak sudah didapat," ujar Presiden Direktur Freeport Chappy Hakim.