Luhut: Biaya Pelabuhan Patimban 3,1 Miliar Dolar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan pinjaman pembiayaan untuk Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat adalah sekitar 3,1 miliar dolar AS (setara Rp42 triliun).

"Ini proyek yang cukup besar, tepatnya 3,088 miliar dolar AS yang akan membuat perekonomian di Jawa Barat akan tumbuh dengan bagus," katanya, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat(23/12/2016).

Luhut mengatakan bahwa salah satu agenda dalam kunjungan kerja ke Jepang pada 20-21 Desember lalu adalah membahas finalisasi proyek pelabuhan pengganti Cilamaya itu.

Menurut dia, proyek tersebut sudah masuk "bluebook" (daftar rencana pinjaman/hibah luar negeri).

Kementerian Perhubungan dan JICA (Japan International Cooperation Agency) juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk menyusun DED (detail engineering design).

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan DED juga siap dilakukan dengan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Pelindo."Kami ingin yang melakukan studi ini dari BPPT dan Pelindo, termasuk juga yang kami ikutkan dari Jepang," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dalam kesempatan terpisah, menuturkan proyek tersebut nantinya akan dibiayai menggunakan pinjaman dari Jepang."Saat ini Kementerian Perhubungan dengan JICA sedang melakukan DED untuk nanti memutuskan jenis pinjaman yang akan dipakai," katanya.

Bambang memastikan proyek tersebut akan berjalan dengan target operasi tahap pertama pada 2019 dengan kapasitas 400 TEUs dan 200.000 kendaraan. Pinjaman tahap pertama hingga 2017 adalah sebesar 1,7 miliar dolar AS.

"Tapi ini sebenarnya proyek jangka panjang sampai 2017. Tenornya 40 tahun dengan bunga 0,1 persen dan 10 tahun 'grace period'," ujarnya lagi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku masih menggodok proses pembiayaan sekaligus konsorsium perusahaan yang akan membangun dan mengoperasikan pelabuhan tersebut.

"Konsorsium dari Jepang saya tidak tahu. Kalau di Indonesia Pelindo II. Sekarang masih dibahas. Kami beri waktu semuanya satu paket itu jangan lebih dari satu tahun supaya bisa dimulai akhir 2017 dan bisa selesai awal 2019," kata dia pula. (ant)