Prospek bisnis percetakan dinilai semakin menjanjikan, khususnya dua sampai tiga tahun mendatang. Banyaknya agenda politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres) merupakan ladang bisnis yang bisa digarap. Pengusaha percetakan berharap pemerintah menjaga persaingan bisnis secara sehat.
Direktur Utama PT Adi Perkasa Makassar Makmur Daeng Nakku mengatakan salah satu kebijakan pemerintah yang mesti dipertahankan yakni lelang atau tender terbuka proyek pencetakan logistik pilkada.
"Dengan kebijakan seperti itu, perusahaan lokal bisa bersaing di tingkat nasional. Saya yakin bisnis percetakan terus berkembang," kata Makmur saat ditemui di kantornya di Jalan Adipura, Makassar, Selasa (10/1/2017).
Menurut Makmur, lelang terbuka berbasis online membuat pelaku usaha bersaing secara sehat di mana pun dia berada. Sistem tersebut juga akan menepis stigma adanya permainan di balik pemenang tender lantaran semuanya dilakukan secara transparan.
"Sistem online seperti pada e-katalog menghilangkan prasangka atau kecurigaan," tutur pria berkacamata ini.
PT Adi Perkasa Makassar dikenal sebagai perusahaan spesialis pencetakan logistik pilkada, pileg, pilpres, dan naskah ujian nasional. Untuk pilkada serentak pada 15 Februari 2017, Makmur menyebut pihaknya memenangkan tender untuk surat suara dan beberapa logistik lainnya pada 23 daerah. Rinciannya, 21 pilkada tingkat kabupaten/kota dan dua pilgub, termasuk DKI Jakarta.
Makmur menjelaskan perusahaannya akan kembali berusaha memenangkan tender logistik pesta demokrasi yang semakin banyak, khusus pada 2018 dan 2019. Untuk 2018, diketahui ada Pilgub Sulsel dan pilkada pada sebagian besar daerah di Sulsel. Lalu, untuk 2019, ada pilpres dan pileg yang diharapnya bisa kembali dimenangkannya untuk rayon Indonesia timur.
Menurut Makmur, bisnis percetakan juga tidak melulu bertumpu pada proyek logistik pilkada dan naskah UN. Ia menyebut pihaknya tiap hari juga mengerjakan pencetakan sejumlah item, baik itu produk media sampai penerbitan buku. Di luar proyek logistik pilkada tersebut, pihaknya bisa meraup untung sedikitnya Rp60 juta per bulan.
Makmur tidak merinci besaran omzet yang diperolehnya dari puluhan proyek logistik pilkada. Namun, disebutnya memenangkan banyak tender proyek logistik pilkada itu berkat harga yang kompetitif dan prosedur tetap keamanan dari perusahaannya yang sangat teruji. Terlebih, logistik pilkada dan naskah UN adalah lembar negara yang bersifat rahasia yang penanganannya mesti mendapatkan perhatian.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait: