Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Arab Saudi dan UEA Dukung Larangan Imigrasi Trump

        Arab Saudi dan UEA Dukung Larangan Imigrasi Trump Kredit Foto: Nytimes.com
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Perminyakan Arab Saudi Khalid al-Falih membela kebijakan Donald Trump terkait imigrasi. Ia mengatakan Amerika Serikat mempunyai hak untuk meminimalkan risiko-risiko bagi rakyatnya, termasuk melarang sementara warga dari tujuh negara masuk ke wilayah Amerika.
        ?
        Mengutip BBC di Jakarta, Sabtu (4/2/2017), dalam sebuah wawancara, ia menegaskan keyakinannya bahwa Arab Saudi akan menjalin kerja sama erat dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.
        ?
        Ia juga mengatakan bahwa kedua negara akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan global dan regional.
        ?
        Menurutnya, kritikan terhadap larangan bepergian ke Amerika Serikat bagi warga negara Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman terlalu dibesar-besarkan.
        ?
        Meski mayoritas beragama islam, Arab Saudi tidak termasuk ke dalam daftar negara-negara yang terkena larangan perjalanan.
        ?
        Kendati demikian, menurut Khalid al-Falih, pembatasan perjalanan setelah serangan 9/11 pada 2011 di New York, AS, berdampak pada ribuan warga negara Saudi. Namun , persoalan itu kemudian dapat diatasi dan ia memperkirakan larangan masuk yang diperintahkan oleh Trump juga akan bisa diatasi.
        ?
        Ia juga meyakini bahwa presiden Trump tidak akan menerapkan pembatasan bagi warga negara Arab Saudi karena puluhan ribu mahasiswa Saudi menempuh studi di Amerika.
        ?
        Tak hanya pemerintah Arab Saudi, dukungan terhadap kebijakan Trump juga dilontarkan pemerintah Uni Emirat Arab. Seperti diketahui, UEA merupakan salah satu sekutu dekat Washington.
        ?
        Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan mengatakan bahwa kebijakan imigrasi terbaru di AS harus dihormati karena itu adalah putusan dari negara yang berdaulat.
        ?
        Menteri Abdullah, juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah baru AS yang menerapkan larangan bepergian bagi warga dari 7 negara tersebut sama sekali "tak ditujukan untuk agama tertentu".

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Gregor Samsa
        Editor: Sucipto

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: