Kredit Foto: Sufri Yuliardi
PT Kereta Api Indonesia (Persero) diusulkan akan mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp5,6 triliun untuk menjadi investor dalam proyek "light rail transit" (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat (3/3/2017), mengatakan BUMN itu akan mendapatkan PMN yang masuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Perubahan 2017 atau APBN 2018.
"Ada dua pilihan, antara masuk di 2017 atau nanti masuk ke 2018," katanya.
Mardiasmo menuturkan, KAI yang ditunjuk menjadi investor proyek itu telah menerima PMN sebesar Rp2 triliun pada 2015. Sedangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang ditunjuk sebagai kontraktor telah mendapat PMN sebesar Rp1,4 triliun pada 2015.
Ia menjelaskan, pembiayaan proyek tersebut nantinya akan mengkombinasikan dana dari pemerintah dan investasi. KAI akan mendapat suntikan dana pemerintah melalui PMN dan "public service obligation" (PSO).
Diharapkan suntikan PMN dapat memperkuat modal KAI untuk bisa mendapatkan pinjaman perbankan BUMN sebagai investasi untuk membiayai proyek tersebut.
"Tadi kan ada konsorsium perbankan, nanti akan ada sindikasi dengan bunga rendah. Nanti kita bantu lewat garansi," ujarnya.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya bersama Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) akan memberikan bantuan berupa kredit sindikasi.
Perbankan, lanjutnya, akan menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai lembaga penjamin pinjaman. Namun, struktur dan jumlah pembiayaannya masih akan difinalisasi.
"Kita nanti sebagai sindikasi bersama dengan SMI, tapi strukturnya baru mau kita finalisasi," ucapnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam kesempatan yang sama mengatakan selain dalam bentuk PMN kepada BUMN, akan ada alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga untuk beberapa kegiatan tertentu yang mendukung pembangunan proyek LRT Jabodebek.
"Dengan PMN, BUMN bisa mengkapitalisasi dari ekuitas mereka untuk mendapatkan pinjaman dalam skema investasi," ujarnya.
Sugihardjo menambahkan, Adhi Karya akan tetap menjadi kontraktor proyek LRT Jabodebek sedangkan KAI menjadi investor terkait dengan penyediaan dana untuk pembangunan prasarana maupun penyediaan sarana untuk pengoperasiannya.
"Terhadap KAI akan diberikan masa konsesi dan pemberian subsidi selama 12 tahun. Subsidi ini opsi sumber dananya bisa dari APBN atau APBD Pemprov DKI Jakarta," imbuhnya.
KAI diminta untuk menjadi investor dalam proyek LRT Jabodebek lantaran APBN tidak mampu membiayai proyek yang menelan investasi mencapai Rp27 triliun pada tahap pertama itu.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. Sementara LRT Palembang ditargetkan rampung pertengahan 2018 guna mendukung Asian Games 2018. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil