Ormas Lintas Agama Serukan Pikada Damai

Sejumlah organisasi kemasyarakatan lintas agama menyerukan agar Pilkada DKI Jakarta putaran kedua berlangsung damai tanpa konflik yang dapat memicu perpecahan masyarakat.

"Kami ajak masyarakat DKI agar menjaga ketertiban dan keamanan Pilkada Jakarta sebelum dan setelah pelaksanaan. Mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan ini," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj dalam konferensi persnya bersama sejumlah pemimpin ormas lintas agama di Gedung PBNU Jakarta, Senin (17/4/2017).

Dia mengatakan kumpulan masyarakat sipil ingin memperkuat kesejahteraan pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masyarakat. "Kami tidak punya kepentingan politik apapun," kata dia.

Tergabung dalam seruan moral ormas lintas agama untuk Pilkada DKI itu di antaranya Pengurua Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Niciren Syosyu Indonesia (NSI), Parisada Hindhu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).

Beberapa butir seruan ormas lintas agama terhadap Pilkada DKI itu di antaranya mengajak masyarakat agar tenang, tidak takut dan berpikir jernih dalam menyikapi Pilkada DKI. Setiap unsur masyarakat harus turut menyukseskan Pilkada DKI Jakarta dengan aman dan damai untuk keutuhan NKRI.

Ormas lintas agama juga mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI. Warga negara yang baik wajib berpartisipasi dalam pilkada sebagai wujud pengorbanan bagi nusa dan bangsa.

Dalam menentukan pilihan, demikian seruan moral ormas, harus mengedepankan nilai kebangsaan dan kemajemukan sehingga memberi nilai positif bagi Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Seruan moral itu juga mengajak umat berdoa agar Tuhan agar memberi petunjuk kepada pemimpin sehingga dapat membuat Indonesia maju dan semakin adil, makmur dan beradab.

Terakhir, ormas lintas agama mengajak masyarakat untuk menjaga dan menjamin berlangsungnya masa tenang yang terhindar dari intimidasi dan politisasi agama. (Ant)