Dishub Yogyakarta Fokus Normalisasi Simpang Jalan

Dishub Kota Yogyakarta akan memperbanyak pekerjaan untuk normalisasi simpang dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan kepadatan atau kemacetan.

"Tahun ini, pekerjaan normalisasi simpang akan lebih banyak dilakukan dibanding opsi lain untuk mengurangi kepadatan lalu lintas," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto di Yogyakarta, Sabtu (13/5/2017).

Menurut dia, pekerjaan normalisasi simpang akan banyak dilakukan di kawasan Yogyakarta bagian selatan, khususnya di Wirosaban atau di sekitar Rumah Sakit Jogja. Normalisasi simpang dilakukan agar kendaraan dapat berbelok dengan mudah sehingga tidak menyebabkan hambatan untuk kendaraan di belakangnya.

Selain normalisasi simpang, upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di antaranya dengan pembatasan kendaraan, mengubah arus lalu lintas dari semula dua arah menjadi satu arah atau dengan pelebaran jalan.

Khusus untuk pelebaran jalan, lanjut Golkari, merupakan pilihan yang sulit dilakukan karena kondisi Kota Yogyakarta cukup padat sehingga hampir tidak menyisakan lahan untuk pelebaran jalan.

"Untuk perubahan arus lalu lintas menjadi searah, kami belum ada rencana tahun ini. Terakhir adalah dengan melakukan perubahan arus lalu lintas di kawasan Terban sehingga ada pembatasan kendaraan yang melintas," katanya.

Pada tahun ini, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga akan melakukan survei kinerja lalu lintas untuk mengetahui rasio lalu lintas di sejumlah ruas jalan tertentu.

"Paket pekerjaan survei sudah kami serahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta. Harapannya, tidak ada kendala sehingga survei bisa dilakukan dalam waktu dekat," katanya.

Dari hasil survei tersebut, Dinas Perhubungan akan mengetahui rasio kendaraan di suatu ruas jalan tertentu. Rasio dihitung berdasarkan volume kendaraan, kapasitas jalan dan kecepatan kendaraan saat melintas.

"Dari hasil survei itu, kami dapat melakukan analisa mengenai kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan di suatu ruas jalan atau kawasan tertentu agar lalu lintas berjalan lancar," katanya.

Hasil survei tersebut juga akan memuat perkiraan kebutuhan anggaran jika diperlukan pekerjaan perubahan kondisi jalan. "Perkiraan kebutuhan anggaran itu akan disampaikan ke instansi terkait. Misalnya ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengampu perbaikan jalan," katanya. (HYS/Ant)