Di Depan Anak Buahnya, Menhub Sindir OTT Dirjen Hubla

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan pejabat dan karyawan di kementeriannya untuk introspeksi diri serta tidak melakukan kegiatan korupsi.

"Kasus yang terjadi terhadap rekan kita beberapa waktu lalu membuat keprihatinan mendalam karena kena operasi tangkap tangan dan kejadian seperti itu jangan dibiarkan seperti angin lalu tapi harus menjadi introspeksi diri termasuk saya juga," kata Menhub Budi saat membuka Rapat Kerja Dinas (Rakerdin) Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Dia mengatakan khusus untuk pejabat dan karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar tidak melakukan praktik suap atau hal lain yang melanggar hukum, karena resikonya besar terhadap karir dan nama baik.

"Jangan sampai diujung karir justru mengalami hal yang melanggar hukum," katanya.

Menhub sangat menyayangkan dan menyesalkan peristiwa pelanggaran hukum masih terjadi di kementeriannya, mengingat dirinya terus berupaya menegakkan dan menjalankan pakta integritas sebagai kementerian yang bersih dari suap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Tahun Anggaran 2016-2017 yang?dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono.

Dari kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 23-24 Agustus 2017, KPK mengamankan sejumlah uang dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pertama, empat kartu ATM dari tiga bank penerbit yang berbeda dalam penguasaan ATB.?Kedua, 33 tas berisi uang dalam pecahan mata uang rupiah, dolar AS, poundsterling, euro, ringgit Malaysia senilai total Rp18,9 miliar dalam bentuk "cash" dan dalam rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp1,174 miliar.