Gubernur Sulsel Minta Jajaran OPD Genjot Program Kerja

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggenjot program kerjanya. Hal tersebut menyusul belum maksimalnya realisasi anggaran APBD 2017. Hingga akhir triwulan III, realisasi keuangan baru mencapai Rp5,06 triliun dari total anggaran Rp9,14 triliun atau setara 55,34 persen. Adapun realisasi pengerjaan fisik mencapai 65,17 persen.??

Gubernur Syahrul menekankan kepada jajaran OPD pentingnya bekerja sesuai target. Untuk itu, kinerja harus digenjot agar mencapai target yang diharapkan, baik itu realisasi penyerapan anggaran maupun realisasi pengerjaan fisik. "Saya akan mengecek mana yang terlambat dan dimana persoalannya," katanya, saat memberikan pengarahan pada Rapat Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sulsel, Jumat (27/10/2017).?

"Tidak boleh ada unit kerja yang tidak tahu apa akhir programnya. Sekarang harus deteksi apa yang menjadi kendala dan harus dilakukan ada perbaikan," sambung Gubernur Sulsel dua periode tersebut.?

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia itu juga meminta pimpinan OPD melakukan pemetaan terhadap kegiatan-kegiatan yang mendesak dituntaskan. Para kepala OPD alias kepala dinas tidak boleh segan-segan menegur bawahannya. Terutama menyangkut proyek yang anggaran dan pelaksanaannya belum terealisasi.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, lima OPD dengan serapan terendah, yakni RSUD Haji Rp103,46 miliar (keuangan 34,09 persen dan fisik 39,77 persen); RSUD Labuang Baji Rp144,5 miliar (keuangan 36,65 persen dan fisik 43,61 persen); Dinas Perhubungan Rp136 miliar (keuangan 23,73 persen dan fisik 45,16 persen); Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Rp273,61 miliar (keuangan 40,75 persen dan fisik 48,29 persen) dan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Rp11,82 miliar (keuangan 42,07 persen dan 51,75 persen).

Adapun OPD dengan serapan APBD yang tertinggi yakni BPBD Rp15,14 miliar (keuangan 75,33 persen dan fisik 85,11 persen); Bappeda Rp54,15 miliar (keuangan 57,47 persen dan fisik 82,18 persen); Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp20 miliar (keuangan 70,15 persen dan fisik 80,20 persen); Dinas Perindustrian Rp8,74 miliar (keuangan 60,48 persen dan fisik 79,86 persen) dan Badan Kesatuan Bangsa Rp22,54 miliar (keuangan 54,67 persen dan fisik 78,7 persen).