Soal Gaji Fantastis Mega CS, JK: Tak Pantas BPIP Dibenturkan dengan Gaji

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan polemik terkait gaji anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak etis dibesar-besarkan mengingat pekerjaan tersebut menuntut pemikiran serius tentang ideologi sebuah negara.

"Pekerjaan Dewan Pengarah (BPIP) itu bukan pekerjaan fisik, tetapi pekerjaan pemikiran. Jadi semua pengarah itu orang-orang senior yang negarawan, dihormati. Jadi jangan dibenturkan dengan gaji," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Wapres menjelaskan bahwa gaji anggota Dewan Pengarah BPIP tidak bisa dibandingkan dengan upah menteri, karena gaji bersih yang diterima para menteri lebih tinggi daripada Ketua dan anggota Dewan Pengarah BPIP.

"Menteri itu memang`take home pay'-nya kecil, tetapi ada tunjangan kinerja, tunjangan rumah dan sebagainya. Jadi kalau ditotal, (gaji) menteri juga mungkin lebih tinggi dari (gaji) Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) dan bapak-bapak anggota Dewan yang lain," jelasnya.

Jusuf Kalla menambahkan bahwa gaji pokok yang diterima Dewan Pengarah BPIP dan para menteri adalah sama, hanya mekanisme pemberiannya saja yang berbeda sehingga terlihat seolah-olah penerimaan Dewan Pengarah BPIP lebih tinggi.

"Kalau BPIP semua dijadikan satu, sedangkan kalau menteri terpisah-pisah. Dan bagi kita semua, ini nanti memberikan kerangka pedoman bahwa gaji yang sesuai untuk negarawan ya seperti itu, tidak boleh berlebihan," kata Wapres Jusuf Kalla.