Ma'ruf Amin Diminta Lepas Ketum MUI, PPP: Mundur ya Enggak Perlu

Politisi kubu Prabowo-Sandiaga Uno terus mendesakan KH. Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI. Menanggapi hal tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut membela Ma'ruf.

Wasekjen PPP, Ahmad Baidowi, meminta kubu Prabowo-Sandiaga menyikapi masalah tersebut secara proposional. Sebab, di aturan internal MUI, tidak ada ketentuan atau kewajiban bahwa Ketua Umum yang maju sebagai cawapres mundur dari jabatannya.

"Ketentuan internal MUI apakah ada kewajiban mundur? Kalau enggak ada kewajiban mundur ya enggak perlu," katanya di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Tak hanya itu, ia juga berharap Koalisi Indonesia Adil Makmur tidak perlu khawatir berlebihan karena kubu Jokowi-Ma'ruf telah berkomitmen untuk berkompetisi secara fair. Apalagi khawatiran MUI di politisasi, sebab Ma'ruf Amin bisa nonaktif sesuai ketentuan.

"Saya kira berlebihan. Jadi melihat sesuatu itu harus proporsional. Jangan sampai mau menilai padi diukur pake kopi, jelas enggak nyambung meskipun sama-sama tumbuhan," tegasnya.

Diketahui, sesuai AD/ART MUI diatur bahwa Ma'ruf Amin tidak perlu mundur selama tidak mendapat? merangkap jabatan.