Pemerintah Akan Dukung Blended Finance Lewat Regulasi

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk mendorong implementasi Blended Finance sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah akan membantu dengan pemberian insentif berupa regulasi.?

"Pemerintah tentunya akan membantu dengan memberikan insentif berupa regulasi. Seperti Perpres tentang sampah dan banyak lagi, " ujar Luhut saat membuka Forum Tri Hita Karana (THK) di Bali?hari ini, Rabu?(10/10/2018) sesuai rilis yang diterima redaksi Warta Ekonomi.

Pada forum yang berlangsung hingga 11 Oktober, akan dipresentasikan proyek-proyek besar, investasi, dan komitmen yang terkait agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs).

Luhut mengatakan, forum ini dipersiapkan sejak 1,5 tahun lalu saat perkenalan pertamanya dengan metode Blended Finance (pembiayaan campuran) ini.

"Saat itu akhirnya kami setuju dengan metode pembiayaan ini karena kami tidak ingin menggantungkan semua biaya pembangunan hanya pada APBN, terutama yang berhubungan dengan SDGs. Tidak sedikit proyek yang akan kami tandatangani di akhir acara ini nanti, dan kebanyakan berhubungan dengan SDGs seperti lingkungan hidup, sampah laut, sampah plastik, dan lain sebagainya," ujarnya saat konferensi pers di forum tersebut.?

Dukungan pemerintah ini disetujui oleh Stewart James, Global Public Affairs of HSBC, salah satu partner? pada forum ini.

"Tantangan pembiayaannya tidak kecil, sehingga untuk memperkecil risiko, kami butuh support dari pemerintah agar metode pembiayaan ini bisa sukses," ujar James.

Sementara Presiden Yayasan United in Diversity (UID) Mari Elka Pangestu yang menjadi salah satu penyelenggara forum ini, mengatakan, kunci dari keberhasilan Blended Finance adalah kerja sama.

"Membangun rasa percaya itu membutuhkan kerja sama, antara lain dari pemerintah dan sektor swasta yang menjadi rekan dalam upaya ini. Dengan forum ini, kita bukan hanya membicarakan bagaimana mencapai SDGs, tetapi juga bagaimana agar SDGs ini bisa terwujud," terangnya.

Pembiayaan ini lebih mempertimbangkan biaya sosial ke depan, sehingga harus ramah lingkungan agar dapat menarik investor yang fokus pada aspek lingkungan.

"Proyek-proyek pembangunan yang berhubungan dengan SDGs, jumlahnya tidak sedikit, seperti ecotourism, lingkungan hidup, health, ekonomi perempuan, dan lain-lain," ujar Mari.?

Tiga tahun lalu, Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan target pembangunan infrastruktur sebesar Rp5,519 triliun, yang 40%-nya bersumber dari APBN. Banyak? dari target tersebut relevan dengan pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong industri.?

Mari Pangestu mengatakan, pada forum ini mereka akan meilihat proyek mana saja yang cocok dengan metode pembiayaan ini.?

"Kita akan melihat pertumbuhan seperti apa yang bisa berkelanjutan untuk Indonesia dan kita bisa melihat apa yang menjadi keinginan investor dan dari situ kita bisa melihat bentuk pembiayaannya. Jadi kita harus melakukan kerja sama antara sektor swasta, masyarakat, dan para pemangku kepentingan," katanya.?

Menurut Mari, hal ini tidak terlalu sulit karena banyak program dan proyek Indonesia yang seiring dengan capaian SDGs seperti green sukuk bond, green bond, dan OJK pun telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan dan banyak lagi.?

BUMN di bidang infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menargetkan investasi sebesar US$4 miliar untuk 31 proyek berkelanjutan (SDGs), kemiskinan, dan lingkungan dalam skema Blended Finance.

"Sampai US$4 miliar siap ditawarkan kepada investor hingga kurun 2019," kata Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini kepada wartawan bulan lalu.

Forum Tri Hita Karana juga didukung oleh mitra termasuk World Bank Group, IMF, dan lain-lain. Pada acara ini akan dibahas Blended Finance sebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia, dan sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan negara.

Acara ini diadakan paralel dengan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali yang sampai hari ini telah mencatat peserta sebanyak 35.557 orang.