PII Siap Jamin Proyek High Troughput Satellite Kemenkominfo

Setelah menggapai kesuksesan dari Proyek KPBU Palapa Ring, Kemenkominfo juga kembali berinisiatif melakukan inovasi percepatan pembangunan infrastruktur barunya yaitu Satelit Multi Fungsi ? High throughput Satellite (HTS) yang rencananya akan diberikan penjaminan oleh PT PII.

Proyek dengan nilai capital outlay lebih dari $600 juta atau sekitar Rp9 triliun ini akan menggunakan skema availability payment dengan masa kontrak 15 tahun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan saat ini proyek HTS tengah dalam tahap tender yang diikuti konsorsium dari 5 perusahaan swasta asing yang memiliki slot orbit. Dipilihnya konsorsium sebagai prasyarat dalam tender adalah lantaran nantinya pemenang tender harus bisa merancang, mendesain, memanufaktur hingga meluncurkan satelit dengan kapasitas total 150 gigabit per detik yang tersebar di 5 lokasi di seluruh Indonesia.

?Ditargetkan pemenang tender sudah bisa diumumkan pada akhir kuartal pertama 2019 mendatang. Setelah itu, akan diikuti tahap financial close sehingga bisa dimungkinkan beroperasi secara komersial pada quartal pertama 2022 mendatang. Jadi nanti akaa ada 149,400 public sites atau antenna, dan ini saya mau assemblingnya harus dibagi rata di 5 regional jangan terpusat di Cikarang saja,? tutur Rudiantara di Jakarta, Senin (19/11/2018).

Ditambahkan, latar belakang proyek HTS sendiri terinspirasi dari kisah banyaknya sekolah, rumah sakit, gedung adminitrasi pemerintahan, dan pertahanan yang belum terkonkesi dengan internet.

Untuk sekolah misalnya, dari 226.000 sekolah di luar pesantren, baru 80.000 sekolah saja yang sudah terhubung dengan internet. Sayangnya, itu pun masih belum maksimal penggunaannya, hanya ketika sekolah menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) baru menggunakan internet.

Untuk lebih menekan cost, rencananya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) juga sedang mengkaji masuknya skema blended finance menggunakan dana-dana filantropis pada saat nanti masuk ke tahap financial close. Ini juga sesuai dengan karakteristik skema availability payment dimana komposisinya 20 persen ekuitas dan sisanya 80 persen financing.

?Di acara IMF-World Bank meeting lalu saya lihat di World Bank sendiri banyak dana-dana blended financing yang men-tap sebagian dana dari filantropis seperti Bill and Melinda Gates Fondation, kalau mereka bisa masuk $100-500 juta misalnya, digabung dengan pendanaan komersil kan dananya jadi murah. Dan proyek HTS ini akan dibangun di lebih dari 90.000 titik sekolah yang artinya sesuai dengan tujuan SDGs mereka bidang pendidikan,? ungkap Rudiantara.

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengapresiasi inisiatif BAKTI c.q Kominfo yang telah memberikan contoh yang baik untuk pembangunan infrastruktur Indonesia Palapa Ring, yang kini dilanjutkan dengan proyek HTS dengan skema KPBU. Komitmen kementerian dalam mengawal proyek sampai akhir menentukan cepat tidaknya satu proyek mencapai tahap financial close hingga operasi komersiil.

?Dan ini akan lebih menarik karena lewat skema Availability payment komitmen investor lebih terjamin, gak mungkin kan mereka berhenti di tengah jalan karena nanti capex maupun opexnya tidak dibayarkan dan tidak balik modal. Jadi nanti kami step-in kalao BAKTI telat bayar,? pungkasnya.