Di Norwegia, Siti Nurbaya Klaim Laju Deforestasi Hutan RI Menurun

Kebijakan moratorium perizinan perambahan hutan yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo diklaim berhasil menurunkan tingkat deforestasi hutan.

Hal itu dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat menghadiri 9th Trondheim Conference on Biodiversity di Norwegia, Selasa (2/7/2019).

"Sejak 2011, Indonesia telah melakukan moratorium perizinan baru untuk mengelola hutan alam primer dan lahan gambut yang kemudian diperketat setelah 2015. Selanjutnya juga telah diterbitkan Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit," kata Siti.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada 2014-2014 rata-rata deforestasi Indonesia sebesar 1,09 juta hektare, pada periode 2015-2016 seluas 0,63 juta hektare, dan turun menjadi 0,48 juta hektare pada periode 2016-2017.

Baca Juga: Sawit Bukan Penyebab Deforestasi di Indonesia

Selanjutnya, berdasarkan pemantauan Global Land Analysis and Discovery (GLAD) Universitas Maryland, laju deforestasi hutan primer Indonesia telah menurun 40% di bawah rata-rata kehilangan tutupan hutan periode 2002-2016.

"Data di atas menunjukkan, di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, Kemen-LHK telah melakukan intervensi regulasi dan penegakan hukum dan hal ini menjadi kunci utama dalam upaya penurunan deforestasi Indonesia termasuk moratorium izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut," tegas Menteri Siti.

Untuk memperkuat hal tersebut, lanjutnya, Indonesia akan menekankan moratorium itu permanen, artinya tidak akan ada lagi izin-izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Upaya tersebut diikuti dengan moratorium izin baru untuk kelapa sawit, mengevaluasi izin-izin yang sudah ada, didukung dengan kebijakan menjaga HCFV, serta peningkatan produktivitas kebun sawit sesuai dengan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Baca Juga: Di Korsel, APP Sinar Mas Berbagi Cara Turunkan Angka Kebakaran Hutan Hingga Nyaris Nol

Implementasi perhutanan sosial juga menjadi cara Indonesia menurunkan deforestasi sekaligus menjamin produktivitas areal hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Implementasi perhutanan sosial dengan mengalokasikan hutan dengan tutupan rendah agar digarap bagi kesejahteraan rakyat tanpa merusak hutan. Ini yang menjamin produktivitas areal kawasan hutan," ujarnya.

Upaya Indonesia ini diapresiasi Norwegia dan negara-negara lain yang hadir dalam konferensi Keanekaragaman Hayati di Trondheim karena sejalan dengan SDGs, Perjanjian Paris, dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati.