Tanpa manajemen sumber daya manusia (SDM) yang tepat, Indonesia berisiko lebih banyak mengalami degradasi lingkungan dan menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK). Oleh karena itu, sistem penilaian sumber daya alam (SDA) menjadi sangat krusial dan penting untuk menggabungkan aset-aset yang menjadi sumber pendapatan Indonesia.
Pada 2013, Kementerian PPN/Bappenas bersama Bank Dunia, BPS, dan Kementerian Keuangan membentuk Indonesia Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (I-WAVES) untuk mendukung sistem Natural Capital Accounting (NCA) Indonesia dan mendorong kolaborasi lintas kementerian dalam mengembangkan neraca SDA yang memenuhi System of Environmental and Economics Account (SEEA).
Baca Juga: RUU SDA Molor Sebabkan Target 100-0-100 Terhambat
Program I-WAVES merupakan bentuk kemitraan global yang dikelola oleh Bank Dunia untuk mendukung upaya berbagai pemerintah dunia memasukkan NCA dalam perencanaan pembangunan mereka, dan menjadikan NCA sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan pembangunan ekonomi.
?I-WAVES telah mendukung pemanfaatan NCA untuk analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, seperti pengembangan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sedang digarap Indonesia saat ini. Kerangka kerja PRK ini menjadi alat untuk perencanaan pembangunan kami dan mendukung implementasi prioritas nasional yang telah kami rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,? jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam keterangan tertulis (27/7/2019).
Baca Juga: Pengamat: Jangan?Buat RUU SDA Terpisah
Arifin pun berharap ke depannya, coverage dari WAVES project dapat bertambah. Pasalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan, dan ingin memiliki monetary value untuk mangrove, coral reef, dan sea crest yang ada sehingga Indonesia bisa lebih berhati-hati dengan coastal resources yang kita miliki.
Pada akhir fase pertama ini, I-WAVES telah berhasil merilis enam laporan yang memuat temuan tentang tanah dan asetnya, neraca lahan gambut, dan analisis integrasi neraca-neraca terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Berbagai laporan tersebut dikembangkan oleh Bank Dunia bersama dengan Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, dan atas dukungan dari Pemerintah Denmark, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Swiss, dan Inggris.
?Pada fase pertama ini, Bank Dunia melalui WAVES telah berhasil mengantarkan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem NCA di Indonesia. Sejauh ini, program WAVES telah memasukkan NCA ke dalam analisis kebijakan mengenai peluang untuk Inisiatif PRK. Ke depan, kami berharap dapat terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,? ungkap World Bank Lead Environment Economist Raffaello Cervigni.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Clara Aprilia Sukandar